Potret Konflik Palestina-Israel

Posted: 6 Oktober 2009 in Hubungan Internasional

373740Krisis politik yang tengah terjadi di bumi Palestina saat ini menimbulkan kekhawatiran semakin berlarutnya konflik dan akan mengakibatkan semakin kompleksnya (aktor-aktor yang terlibat) permasalahan didalamnya. Konflik yang terjadi sejak 40 tahun (1967) silam (hingga sekarang) pada dasarnya merupakan sengketa antara Israel dan Palestina dengan kondisi konflik berakar-dalam (deep rooted) dan memiliki masalah yang begitu kompleks. Kondisi demikian menyebabkan setiap resolusi yang diajukan selalu menyisakan bibit-bibit masalah yang di kemudian hari berkembang menjadi masalah besar yang harus dicari kembali penyelesaiannya. Dalam hal konflik di Timur Tengah, konflik Israel-Palestina sebenarnya merupakan bagian dari konflik yang lebih luas yaitu konflik Arab-Israel yang merupakan core subject (permasalahan utama). Namun yang terjadi antara Israel dan Palestina senantiasa dipandang sebagai parameter perdamaian atau pertikaian yang terjadi di Timur Tengah.

Kompleksitas konflik yang terjadi di Palestina tidak hanya disebabkan oleh aktor yang terlibat langsung didalam, lebih dari itu, keberadaan pihak ketiga yang memperkeruh situasi didalamnya semakin menjadikan wilayah ini sebagai ajang “pertempuran” paling lama. Kehadiran pihak ketiga dalam konflik ini, yaitu negara adidaya Amerika Serikat yang semakin memperuncing permasalahan akibat penerapan kebijakan standar ganda yang diskriminatif terhadap salah satu pihak (Palestina). Penerapan kebijakan ganda ini semakin menambah daftar permasalahan yang terjadi sehingga konflik terus berlangsung hingga sekarang. Insiden demi insiden kekerasan menjadi suguhan tanpa henti yang menyebabkan api konflik semakin berkobar, akibatnya, banyak perundingan damai yang dilaksanakan menjadi nihil dalam implementasinya. Agresi tentara Israel di wilayah Palestina dan aksi-aksi teror para pejuang Palestina merupakan salah satu variabel yang menjadikan konflik terus membara disamping faktor-faktor internal dan eksternal lainnya yang mempengaruhi upaya damai antara Palestina dan Israel.

Kooperatif dan Non-Kooperatif

Proklamasi kemerdekaan Palestina yang dilaksanakan pada pada tanggal 15 November 1988 di Aljir, Aljazair oleh Yasser Arafat yang merupakan pimpinan Otoritas Palestina dalam Kongres Dewan Nasional Palestina (Palestine National Council) merupakan tonggak bersejarah bagi rakyat Palestina. Proklamasi kemerdekaan tersebut menegasakan keberadaan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka atas wilayah di Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza, juga berkehendak negara Palestina memiliki ibukota di Yerusalem. Tentunya hal ini tidak menjadikan Israel mundur dan meninggalkan wilayah penduduka, mereka tetap tinggal dan menduduki wilayah-wilayah yang mereka duduki, termasuk wilayah yang diklaim sebagai teritori Palestina. Kondisi demikian meyebabkan semakin jauhnya kenyataan adanya perdamaian di Timur Tengah karena masing-masing pihak yang bersengketa tetap pada aras tuntutannya.

Kondisi tidak menentu atas kondisi politik ini menyebabkan munculnya respon internasional agar kedua belah pihak yang berkonflik duduk dalam meja perundingan. Deklarasi Prinsip-Prinsip Pengaturan Pemerintahan Sementara atau Declaration of Principles (DOP) yang dilakukan oleh Ketua PLO Yasser Arafat dan PM Israel Yithzak Rabin dengan fasilitator Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di Oslo, Norwegia pada tanggal 20-Agustus-1993 yang kemudian ditandatangani di Gedung Putih pada tanggal 13-September-1993, merupakan angina segar hadirnya perdamaian di Timur Tengah. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan perjanjian Oslo II (1995) yang mana hasil-hasil yang dicapai menimbulakan banyak pertentangan karena Palestine Liberation Organoization (PLO) dianggap terlalu akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan Israel. Situasi ini menyebabkan munculnya dua faksi besar, yaitu pendukung dan penentang perjanjian Oslo I dan II.

Munculnya dua faksi dalam tubuh pejuang Palestina ini menyebabkan kekuatan Palestina menjadi bipolar sehingga timbul friksi-friksi yang menjadikan perjuanagan berjalan dua arah. Kelompok pendukung yang terdiri dari Al-Fatah, Democratic Palestinian Union, dan Palestine People’s Party, serta kelompok penentang yang terdiri dari Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), Palestinian Liberation Front, Arab Liberation Front, Popular Struggle Front, Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (PFLP-GC), Saiqa, Fatah Intifada, Islamic Jihad in Palestine, dan Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya (Hamas), secara garis besar mendebatkan permasalahan kontinuitas otonomi Palestina untuk menuju sebagai negara merdeka (Riza Sihbudi, 1997: 127). Friksi-friksi didalam tubuh pejuang Palestina ini menyebabkan tidak efektifnya perjanjian Oslo, meskipun telah terbentuk pemerintahan otonomi Palestina, yang disebabkan oleh tidak adanya figur yang mampu mengendalikan semua kelompok perlawanan bersenjata yang ada di Palestina, dan penurunan signifikan dari pihak PLO dalam melakukan perlawanan bersenjata (Musthafa Abd. Rahman, 2002: 10).

Pasca 11 September 2001

Serangan teroris yang menghancurkan gedung WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 menyebabkan perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang cenderung ke arah upaya “pembasmian teroris. Dengan mencap Al Qaeda sebagai pelaku serangan di bawah pimpinan Osama bin Laden, Afghanistan menjadi target pertama upaya tersebut. Selainj itu, Amerika Serikat juga gencar melakukan kampanye “pembasmian” teroris di seluruh dunia dengan menjadikannya sebagai kebijakan utama politik luar negeri mereka. Amerika Serikat dalam hal ini mendesak negara-negara di dunia untuk menerapkan hal serupa dengan terus mengingatkan bahaya organisasi-organisasi “ekstrem” yang berpotensi melakukan aksi-aksi teror yang mematikan. Kampanye Amerika Serikat ini dilakukan dalam beragam level, bilateral, unilateral, maupun multilateral.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga berpengaruh terhadap situasi konflik di Timur Tengah, tentunya di Palestina. Pengaruh ini berimbas pada kelompok-kelompok yang menentang perjanjian Oslo dan diteruskan hingga terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu dengan terpilihnya Abbas sebagai Presiden. Terutama Hamas, keberadaan mereka sangat dikhawatirkan karena sikapnya yang terus mendesakkan penganbilalihan secara utuh wilayah-wilayah yang diduduki Israel secara utuh. Sikap ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat yang sejak lama mendukung posisi Israel dalam konflik Palestina dan Israel. Sikap ini juga diikuti oleh Israel yang menginginkan perlucutan secara penuh persenjataan organisasi-organisasi yang mereka anggap sebagai teroris. Hal ini secara eksplisit menyebabkan munculnya sikap pesimis dari kelompok garis keras seperti Hamas atas Road Map yang dibuat pada 24 Juni 2002.

Sikap pesimis ini menimbulkan serangkaian akibat dalam menempuh jalan merdeka bagi Palestina secara penuh. Karena itu, kekerasan menjadi salah satu alternatif bagi sebagian mereka demi tegaknya Palestina merdeka. Dalam hal ini, alternatif kekerasan mereka pilih disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Kekerasan yang dilakukan oleh Israel telah meyakinkan mayoritas rakyat Palestina bahwa Israel tidak serius dalam menjalankan perdamaian; semenjak diberlakukan Road Map Palestina merasa bahwa tidak ada figur yang kompromistis dari pihak lawan, yakni Israel; secara internasional, setelah pidato presiden Bush pada bulan Juni tentang road map, mereka juga terisolasi; Mayoritas rakyat Palestina berpendapat bahwa hanyalah aksi-aksi bom bunuh diri yang dapat menciptakan keseimbangan kekuatan dengan persenjataan Israel; dan Mayoritas rakyat Palestina berpendapat bahwa dengan kekerasan mereka dapat memperoleh hasil yang lebih signifikan ketimbang perundingan (Paul Lalor, 2002: 3).

Selain itu, instabilitas politik di Palestina juga dipengaruhi oleh hasil Pemilu 2006 yang dinilai tidak memuaskan bagi kelompok-kelompok yang bersikap non-kooperatif dengan Israel. Hasil Pemilu tersebut tidak disambut baik oleh kelompok-kelompok garis keras yang menginginkan kemerdekaan penuh Palestina atas wilayahnya seperti sebelum diduduki Israel. Hamas dalam ha ini mengambil posisi bertolak belakang dari kebijakan Pemerintahan Abbas yang cenderung akomodatif dengan terus melakukan aksi-aksi konfrontatif terhadap pendudukan Israel di Palestina. Hal serupa juga terjadi pada masa kepemimpinan Yasser Arafat yang mana rencana agar legitimasi Otoritas Palestina semakin menguat ketimbang Hamas dan Jihad Islam juga jadi tidak tercapai karena pasukan Israel tetap di posisinya.

Ekskalasi Konflik

Peristiwa pendudukan kantor kepresidenan oleh pasukan Hamas yang terjadi beberapa hari lalu merupakan cermin dari termanifestasikannya konflik didalam tubuh pemerintahan Abbas. Wilayah Palestina yang selama ini diduduki oleh Israel terpecah menjadi dua, Jalur Gaza dikuasai oleh Hamas, dan Tepi Barat dikuasai oleh Fatah. Kedua belah pihak yang bertikai ini tetap menyatakan sebagai pemerintahan yang sah atas dua wilayah tersebut. Kondisi ini merupakan bentuk ekskalasi konflik dari pertikaian yang berlangsung sejak 2006 yang mana Hamas dan Fatah bertarung dalam proses politik tersebut. Menurut pernyataan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniya (Hamas), perebutan kekuasaan ini dilakukan karena Fatah dianggap sebagai infidels (pengkhianat Islam) dan antek Amerika Serikat. Sikap ini diambil karena sikap yang begitu akomodatif pemerintahan Abbas terhadap Israel sehingga kelompok-kelompok yang selama ini menentang keras pendudukan Israel menjadi semakin keras. Disamping itu, Pemerintahan Abbas juga merespon dengan menyatakan pembubaran pemerintahan koalisi (Hamas dan Fatah), dan memecat Haniya sebagai PM Palestina.

Ekskalasi konflik yang terjadi akhir-akhir ini secara langsung juga menyebabkan cita-cita Arafat tentang Pemerintah persatuan Palestina (Hamas dan Fatah) semakin jauh dari kenyataan. Dengan sikap tetap pada keputusan awal, dua kelompok besar di Palestina ini (Hamas dan Fatah) akan terus membentuk pemerintahan sah atas wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat karena kedua wilayah tersebut merupakan bagian tak terpisah dari negara Palestina. Kondisi seperti ini akan membawa dampak pada adanya dualisme kepemimpinan yang tentunya akan semakin memperburuk situasi di Timur Tengah dan juga berpengaruh terhadap politik internasional.

Meluasnya peta konflik di Palestina ini menyebabkan semakin suramnya masa depan Palestina apabila terjadi berlarut-larut. Israel sebagai musuh para pejuang kemerdekaan Palestina akan bergeser dengan sesama pejuang saling berhadap-hadapan. Kondisi ini semakin diperparah dengan pernyataan Presiden Bush yang mendukung pemerintahan Abbas tanpa keberadaan Hamas. Pernyataan ini juga didukung oleh Israel dengan mencabut embargo di Tepi Barat dan memberikan dukungan secara penuh terhadap Abbas. Tentu saja hal ini akan menimbulkan permasalahan baru karena Hamas dengan pendukung-pendukungnya merupakan kelompok terbesar di Palestina yang tetap tidak mengakui keberadaan Israel. Perubahan dengan semakin meluasnya konflik di Palestina ini akan menimbulkan tanda tanya besar di masa mendatang. Apakah Palestina akan tetap utuh dengan Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai teritorinya atau terpecah menjadi dua pemerintahan dengan teritori masing-masing yang merupakan imbas dari konflik ini.

Surabaya, medio 2007

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s