Utang dan (Pengentasan) Kemiskinan

Posted: 5 Oktober 2009 in Ekonomi-Politik

The result for many people has been poverty and for many countries social and political chaos. The IMF had made mistakes in all the areas it has been involved in: development, crisis management, and in countries making the transition from communism to capitalism.

Melihat kondisi obyektif saat ini, secara mendasar, Indonesia mengalami serangkaian tekanan internal maupun eksternal. Tekanan internal berupa bencana alam dan “penyakit elit” dalam pemerintahan. Sedangkan tekanan eksternal dalam hal ini berkaitan dengan masalah kewajiban negeri ini untuk melunasi utang luar negeri yang berjibun dan memberatkan kepada Negara dan lembaga donor internasional yang mengakibatkan kondisi dependensia hingga sekarang. Dalam hal ini, mengapa utang luar negeri dapat memicu terdesaknya Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan ditambah lagi dengan bencana alam yang dating silih berganti.

Dalam prosesnya, utang juga tidak dapat dilepaskan dari internalnya sendiri, tidak dapat lepas dari faktor tarikan dan dorongan. Faktor tarikan sebagai kebutuhan suatu negara untuk pembiayaan pembangunan, dan faktor dorongan terletak pada lembaga kreditor. Dalam hal ini faktor dorongan dijadikan fokus karena utang tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan negara debitor tetapi kebutuhan kreditor juga, yang mana apabila dana yang tersedia tidak di cairkan maka lambat laun dana tersebut akan menguap dengan sendirinya. Dari sini dapat juga ambil konklusi, utang juga mengandung maksud politis, menciptakan ketergantungan dan memelihara status quo pihak kreditor.

Secara mendasar, masalah utang yang dihadapi Indonesia benar-benar telah sampai pada batas mencekik leher. Selain memikul beban utang luar negeri sebesar 150 milyar dolar AS (per Desember 1998), Indonesia kini juga memikul beban utang dalam negeri sebesar Rp650 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan Indonesia kini menanggung beban utang sekitar Rp2.100 trilyun!

Padahal, akibat volume utang luar negeri sebesar 150 milyar dolar AS itu, terdiri dari utang pemerintah sebesar 85 milyar dolar AS dan utang swasta sebesar 65 milyar dolar AS, Indonesia kini praktis terpuruk menjadi negara pengutang terbesar nomor lima di dunia. Posisi sebagai salah satu negara pengutang terbesar didunia ini tidak terlepas dari kondisi defisit anggaran, dan utang dijadikan salah satu mekanisme penutupnya. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran negara itu antara lain adalah menggenjot penerimaan pajak, menjadualkan dan membuat utang luar negeri baru, mengurangi subsidi, menjual aset perusahaan swasta yang dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Karena itu, berkaitan dengan masalah utang, maka penghapusan utang merupakan langkah strategis mengurangi angka kemiskinan. Tindakan ini harus diambil mengingat pembayarannya sangat membebani anggaran belanja negara sehingga pos-pos pengeluaran lainnya harus dikurangi, terutama pelayanan di sektor publik sebagai bagian dari persyaratan pencairan dana.

[IMF yang menjalankan]praktek totalitarianisme ekonomi telah membunuh : tidak dengan peluru, tetapi dengan wabah kelaparan.

Dengan dikuranginya anggaran untuk pelayanan publik ini, maka pelayanan yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat di minimalisasikan sehingga kondisi asimetris dalam masyarakat terpelihara.

Dalam konteks Indonesia, dengan pembesaran utang yang terjadi saat ini menjadikan upaya pengentasan kemiskinan juga terhambat. Alokasi dana untuk pembangunan perekonomian dan pelayanan di sector public terkuras untuk pembayaran utang yang mana pembayarannya hanya bunga belaka. LoI yang harus disepakati dengan pihak kreditor seringkali membawa implikasi berat bagi perekonomian nasional yang mana penyesuaian harus dilakukan di segala sector sehingga bargain position yang dimiliki pemerintah menjadi lemah. Dari sini, implikasi social-politis menjadi sisi terabaikan dalam meneropong masalah utang, ia hanya dimaknai dalam tataran ekonomi belaka.

Penghapusan Utang

Melihat carut-marutnya kondisi Indonesia saat ini yang diakibatkan bencana alam yang dating tanpa henti, maka pembiayaan untuk mitigasi bencana juga memerlukan pendanaan cukup besar. Apa kaitan mitigasi bencana dengan utang? Disini memang terlihat tidak ada kaitan sama sekali, tetapi pada dasarnya kaitannya sangat signifikan dari sisi pendanaan. Dengan posisi utang sangat besar dan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan, maka proses pendanaan mitigasi bencana alam akan terhambat, dan yang akan terjadi adalah pengabaian korban bencana akibat kekurangan dana.

Dengan kondisi demikian maka desakan penghapusan utangpun harus dilakukan karena melihat kondisi obyektif yang ada, penanganan korban bencana alam. Hal ini bukanlah isapan jempol belaka, sebagai contoh kasus; Srilanka mendapatkan penghapusan utang pasca bencana tsunami akhir tahun 2004 kemarin karena keberadaannya dapat dikategorikan dalam posisi failed state dari sisi pendanaan. Bagaimana dengan Indonesia?

Iklan
Komentar
  1. Jurnal Hurria berkata:

    […] terkait tentang ketimpangan struktur: 1. Utang dan Pengentasan Kemiskinan 2. Pasar Bebas dan Kemiskinan Struktural 3. “Sang Pemimpi”: Potret Indonesia Masa Kini 4. […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s