Problem Global Manajemen Bencana: Kasus Tsunami Aceh

Posted: 5 Oktober 2009 in Hubungan Internasional
Tag:, , , , ,

BAB I
PENDAHULUAN

Gempa dan gelombang tsunami yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya bagaimana pun harus disikapi secara khusus. Baik masyarakat yang tinggal di wilayah tsunami maupun pemerintah, instansi, badan dan masyarakat dunia lainnya perlu sama-sama mempersiapkan diri menghadapi kejadian serupa di masa datang. Perhatian khusus perlu diberikan mengingat Indonesia dan puluhan negara berada di wilayah pertemuan lempeng tektonik yang rentan gempa dan tsunami.

Wilayah-wilayah diatas harus diberikan perhatian khusus mengingat akan dampak yang akan terjadi apabila gelombang tsunami benar-benar menghantam wilayah tersebut. Gelombang tsunami yang menerjang dunia pada 26 Desember 2004 kemarin dapat dijadikan contoh betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh gelombang tersebut. Korban akibat tsunami tersebut tercatat sekitar 400 ribu jiwa dengan lebih dari separuh berasal dari wilayah Aceh dan sekitarnya, dan kerugian materi sangat besar serta kerusakan ekologi yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem di wilayah bencana. Besarnya jumlah korban jiwa dipengaruhi oleh kurang terkoordinasinya manajemen bencana yang harus dilakukan supaya dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkannya.

Dilihat dari besarnya korban jiwa dan kerugian akibat bencana yang dapat mengancam keamanan manusia, maka diperlukan penanganan khusus untuk meminimalkan jumlah korban dan kerugian apabila terjadi bencana (tsunami) lagi. Dengan asumsi seperti diatas, manajemen bencana berbasis human security perlu diterapkan, plus langkah-langkah strategis selanjutnya sebagai implementasi dari usaha perlindungan keamanan manusia secara global.

Definisi dan Bagaimana Gelombang Tsunami Terjadi ( di Aceh )

Tsunami (diucapkan: soo-nah-mee) adalah kumpulan gelombang lautan yang sangat panjang, disebabkan oleh terjadinya oleh gempa tektonik sehingga menyebabkan disposisi air secara vertikal (Angkasa, ed. Maret 2005 : 47). Istilah ini diambil dari bahasa Jepang. Yaitu tsu dan nami. Tsu berarti pelabuhan, dan nami artinya pelabuhan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1963 dalam suatu konferensi ilmu pengetahuan. Gelombang tsunami disebabkan oleh beberapa hal. Tetapi yang paling besar akibat gempa bumi. Penyebab lainnya adalah pergeseran lempengan bumi, letusan gunung berapi, letusan gunung berapi, ledakan hebat dan akibat hantaman benda kosmik termasuk meteor.

Gempa bumi sebagai salah satu faktor utama penyebab terjadinya tsunami mengakibatkan bergesernya dasar lautan secara dahsyat hingga memindahkan air lautan secara vertikal dari posisi keseimbangannya. Gelombang kemudian terjadi saat air lautan berupaya kembali ke dalam posisi keseimbangannya. Dengan demikian, faktor yang menyebabkan besar kecilnya gelombang tsunami tergantung dari seberapa besar pergeseran dasar lautan dan volume air yang dipindahkan secara vertikal itu. Gelombang tsunami bergerak memanjang menyapu wilayah-wilayah pantai di sekitar pusat gempa. Jadi, gelombang tsunami yang pertama menyerang wilayah pantai, tsunami akan datang kembali dalam gelombang-gelombang berikutnya sampai air laut kembali ke posisi keseimbangannya.

Konsep Keamanan Baru

Konsep keamanan manusia pertama kali dimunculkan ke permukaan United nation development Programme (UNDP). UNDP mengidentifikasikan komponene keamanan manusia meliputi (Philip J. Vermonte, Jurnal Global Vol. 5 No. 2 : 32) :
1. keamanan ekonomi (ecomic security)
2. keamanan pangan (fod security)
3. keamanan kesehatan (health security)
4. keamanan lingkungan (environmental security)
5. keamanan personal (personal security)
6. keamanan masyarakat/komunitas (community security)
7. keamanan politik (political security)

Konsep keamanan baru ini tidak menghapus konsep keamanan tradisional, namun lebih sebagai perluasan definisi dari konsep keamanan tradisional. Konsep keamanan berkaitan dengan kekuatan militer sebagai patokan tetap eksis, tapi tidak dijadikan fokus utama lagi karena telah muncul masalah-masalah lain yang terkait dengan isu keamanan manusia (human security), misal : isu-isu HAM, gender, lingkungan, sosio-kultural, ekonomi, dan lain-lain yang harus lebih diperhatikan efeknya karena ancaman yang ditimbulkan dapat mengancam eksistensi kemanusiaan manusia dan negara.

Dalam penerapan konsep keamanan baru ini diperlukan sinergitas kepentingan karena didalamnya akan selalu timbul ketegangan antara negara dan non-negara (Barry Buzan). Ketegangan ini akibat dari sering bertentangannya konsep keamanan manusia (human security) dengan langkah-langkah yang diambil negara dalam mencapai keamanannya. Contoh kasus, pembangunan jalur lintas selatan pulau Jawa sebagai langkah mengurangi kepadatan pantura menimbulkan kekhawatiran kerusakan lingkungan dan sosio-kultural pesisir selatan sehingga akan mengancam keamanan manusia sekitarnya.

Konsep-Konsep Dasar Keamanan Manusia (Human security)

1. Sekuritisasi
Isu-isu non-politis dijadikan sumber perluasan definisi keamanan yang sudah lazim karena dianggap, menurut Ole Waever, lebih penting dibandingkan isu lain dan harus mendapatkan prioritas utama. Konklusinya, untuk dapat disekuritisasi, suatu isu harus memenuhi kriteria utama, yaitu dapat menimbulkan ancaman potensial bagi keamanan manusia. Menurut mahzab Kopenhagen, suatu masalah dapat dikatakan sebagai suatu masalah keamanan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, pertama, apabila subyek dan obyek acuan (manusia) menerima kehadiran suatu ancaman eksistensial bagi eksistensi manusia. Kedua, beragamnya ancaman eksistensial terhadap obyek acuan yang melegitimasi pelanggaran aturan-aturan di dalamnya (Muthiah Alagappa, 1998 : 25-26).

Untuk kasus bencana gempa-tsunami di Aceh, ini merupakan ancaman potensisl bagi keamanan manusia karena efek yang ditimbulkan dapat mengancam eksistensi kemanusiaan manusia akibat besarnya korban jiwa dan penderitaan pasca bencana. Selain itu, gelombang tsunami, secara historis, layak untuk disekuritisasi sebagai isu keamanan karena manusia sebagai pusat perhatian (antroposentrisme) menghadapi bahaya akan keselamatan hak-haknya akibat tsunami. Karena itu, diperlukan suatu agenda untuk melakukan aksi global dalam rangka meminimalkan efek negatif (terancamnya keamanan manusia) akibat tsunami yang sewaktu-waktu hadir dalam kehidupan manusia.

2. Global Civil Society
Menurut Ken Booth, faktor-faktor global yang telah melampaui batasan negara menimbulkan kompleksitas identitas yang semakin tajam, individu semakin mantap dengan gaya hidup dan nilai-nilai global. Konsep global society berbeda dengan konsep negara, dimana negara tidak lagi menjadi pusat perhatian. Konsep ini tidak berarti society dipahami sebagai adanya pengakuan negara individu dan pengorganisasian secara politik tetapi bermakna suatu kondisi kehidupan dalam komunitas “civilised” yang cukup berpengalaman untuk membuat kode-kode legal sendiri -jus civile- atas negara individu. Karena itu, konsep global society tidak dapat lepas dengan eksistensi negara, ia harus berinteraksi secara selaras dengan negara karena konsep global society menolak dominasi kedaulatan negara atas kedaulatan individu atau komunitas.
Definisi global society tidak hanya terbatas pada koneksi antar negara dengan melampau batas-batasnya dan beroperasi secara global, tetapi bermakna sebagai hasil dari perkembangan elemen kesadaran global dalam cara tindakan global civil society. Konsep ini menurut Daniel Deudney dapat diaplikasikan dalam metafor “kebudayaan hijau sebagai nasionalisme bumi”, sedangkan menurut Alberto Melucci, hal ini dikatakan sebagai “planetarisasi” tindakan.

Global civil society berperan dalam pengusahaan aksi gobal masyarakat dunia untuk melindungi human security sebagai agenda bersama yang harus direalisasikan secepat mungkin. Kebersamaan ini dapat diwujudkan dengan membuat serangkaian kebijakan bersama, dengan aksi global standarisasi manajemen bencana, meminimalkan jumlah korban jiwa akibat bencana tsunami jika tiba-tiba hadir kembali.

3. Ancaman Eksternal dan Aksi Kolektif (Collective action Theory)
Model pendekatan ini berdasarkan bagaimana individu atau komunitas mengalokasikan sumberdaya yang terbatas diantara produksidan konflik dalam konteks rivalitas anta kelompok. Analisisnya didasari atas adanya validitas ancaman eksternal terhadap kelompok defensif oleh kelompok ofensif dalam meengkonsumsi sumber daya. Dalam konteks rivalitas, dua kelompoki tersebut secara bebas mengambil keuntungan dari sumber daya terbatas tersebut.

Masalah-masalah aksi kolektif ini fokus terhadap fenomena dalam kelompok tunggal yang secara bersama-sama harus memenuhi kebutuhan masing-masing dengan ketersediaan sumber daya terbatas. Masing-masing berusaha mengeksploitasi sumberdaya terbatas tersebut agar tetap eksis dan kontinyu dalam suatu sistem. Kelompok tersebut bersaing melawan lainnya dan sukses tidaknya persaingan tersebut tergantung kontribusi total terhadap sistem yang berlangsung. Dalam hal ini, kelompok yang bersaing tersebut memperebutkan suatu sumber daya kolektif yang terbatas untuk dioptimalkan, jalannya, harus ada yang kalah dan yang menang.

Untuk konteks tsunami, kelompok defensie didefinisikan sebagai korban, dan ofensif, tsunami itu sendiri. Tsunami sebagai “kelompok” yang mengeksploitasi sumber daya terbatas tersebut mengendalikan diri sendiri melalui “tindakan” destruktif yang menghancurkan segala sarana dan prasarana kehidupan. Korban, masyarakat, mengalami ancaman serius akan eksistensi mereka sehingga perlu adanya suatu manajemen terpadu melalui aksi bersama secara global agar dapat meminimalkan kerugian yang diderita.
Dalam konteks persaingan ini, masyarakat perlu untuk melakukan aksi kolektif. Aksi kolektif ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan masing-masing, dan mengurangi eksploitasi yang terjadi. Dari sini dapat diambil suatu konklusi bahwa bentuk-bentuk perlindungan public goods lebih ditekankan pada aspek manajerial terhada tsunami karena “ia” tidak pernah memperhatikan aspek eksternal sehingga masyarakat sebagai korban harus lebih pro-aktif dalam menyiasati segala macam kemungkinan yang akan terjadi.

BAB II
PEMBAHASAN

Kronologi Terjadinya Bencana Gempa dan Tsunami di Aceh-Sumut
Kejadiannya sangat cepat dan tak terduga! Pada hari Minggu 26 Desember 2004 antara pukul 07.00-08.00 WIB, gempa bumi berkekuatan 8,9 skala Richter (ada yang menyebut 9,2 skala Richter), mengguncang sebagian besar wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pulau Nias. Menurut Badan survey geologi Amerika (USGS), episentrum gempa berkedudukan 3,3 lintang utara dan 95,8 bujur timur pulau Sumatra.
Tapi hari itu adalah hari Minggu, libur kedua Natal. Hari yang cerah bagi seluruh keluarga masyarakat Aceh. Sejenak memang panik akibat gempa, namun setelah itu kehidupan mulai normal kembali, ditambah air laut surut hingga 30 meter dan banyak ikan yang menggelepar seolah-olah minta untuk dipungut. Sungguh pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya! Selang 15 menit kemudian, kehangatan itu musnah ketika dengan suara dengungan keras, air laut naik ke daratan. Tinggi gelombangnya bervariasi, antara 3-30 meter dengan kecepatan rata-rata 7 meter/detik. Tsunami menyapu seluruh yang bisa dilewati sejauh 3 kilometer ke daratan. Tidak hanya di Indonesia, petaka dahsyat ini juga menghantam dan menghancurkan srilangka, India, Malaysia, Maladewa, bahkan sampai semenanjung afrika.

Menurut analisis para ahli geologi, gempa tektonik tersebut terjadi akibat gerak reaksi dari lempeng eurasia yang ditunjam oleh lempeng indo-australia. Kedalaman tunjaman hanya 2 meter, namun mempunyai panjang 500 kilometer lebar 200 kilometer. Pulau Sumatra sendiri merupakan bagian dari lempeng eurasia yang terletak paling dekat dengan pusat tunjaman tersebut.

Magnitudo Tsunami

Bencana tsunami di Indonesia diakibatkan oleh gempa-gempa dangkal dan kuat yang terjadi di dalam laut. Gempa tersebut mempunyai kedalaman variasi antara 13-95 kilometer, magnitudo (kekuatan) 5,9-7,5 richter, intesitas gempa antara V11-1X dalam skala MMI (Modified marcelli Intesity), dan jenis pergeseran gempa yang dominan adalah sesar naik (Angkasa, ed. Maret 2005:28). Namun, gempa bumi di Aceh bisa menjadi demikian dahsyat, 9 skala Richter diakibatkan oleh tumbukan lempeng Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia.

Gempa bumi dan tsunami aceh merupakan hasil dari patahan (sesar) naik (thrust fault) dan dimungkinkan bercampur gerakan bukaan atau rekaan lantai samudera (sea floor spreading) di Andaman yang kemudian berlanjut menjadi sesar datar di Sumatera. Berdasarkan reanalisis terhadap gempa bumi dan tsunami pleh BMG pada 27 desember 2004, gempa di Aceh dapat diketahui sebagai berikut. Waktu gempa pukul 07.58.50, 26 WIB, episenter 3.05 LU-94.85 BT, hiposentrum 20 kilometer, magnitudo momen 8,9 dalam skala Richter, dan magnitudo body 6,4 skala Richter. Sedangkan menurut sumber data dari USGS, waktu gempa terjadi pada pukul 07.58.53.00 WIB, episenter 3,26 LU-95,82 BT, hiposentrum 30 kilometer, magnitudo momen 9,0 skala Richter, dan magnitudo body 6,4 skala Richter.

Akibat yang Ditimbulkan

Dengan kondisi gempa yang begitu dahsyat, hampir seluruh kota pesisir barat Propinsi Nangroe aceh Darussalam mengalami kerusakan yang sangat parah. Kota Meulaboh dan Calang merupakan kota yang terbilang telak terkena sapuan tsunami. Disini korban tewas sangat besar, dan infrastruktur dan suprastruktur kehidupan masyarakat hancur total. Di Calang, ibukota Kabupaten Aceh Jaya yang berpenduduk sekitar 89 ribu itu harus merelakan sekitar 60% warganya Total penduduk yang hilang dan tewas menurut Menkokesra Alwi Shihab mencapai 25.800 jiwa. Sementara itu, hampir seluruh bangunan di Kota calang rata dengan tanah. Sedangkan di meulaboh, ibukota Kabupaten Aceh Barat, bahkan baru bisa dibuka dari isolasinya lima hari kemudian. Kawasan yang dulu dipuji karena keindahan pantainya sekarang hancur. Kota ini mengalami kerusakan 90% atas sarana infrastruktur dan suprastruktur yang ada. Meulaboh luluh lantak seperti tidak ada kehidupan. Hampir seluruh bangunan hancur. Mayat bertebaran di kanan-kiri jalan. Jalan raya tertutup kayu dan reruntuhan bangunan. Jumlah korban yang bisa ditemukan sampai bulan Februari 2005 sekitar 6.319 jiwa.
Selain kedua kota diatas, Kota Banda Aceh juga mengalami hal yang sama. Menurut sensus penduduk pada tahun 2000 berpenduduk 220.377 jiwa itu kontan menjadi kota mati. Sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan yang lainnya lumpuh total. Mati ! Jika dihitung sampai dengan sekarang, jumlah korban yang meninggal akibat gelombang tsunami secara keseluruhan di Indonesia sekitar 200 ribu jiwa. Sungguh merupakan angka yang menyesakkan.

Penanganan Bencana

Dari tayangan televisi, ribuan rakyat yang terdiri atas anak- anak, orang muda, dan orang lanjut usia di kota Banda Aceh berlarian dengan ekspresi wajah amat ketakutan, menangis dan gugup. Mereka menghindari kejaran gelombang laut akibat tsunami. Sungguh seperti suasana perang yang amat menakutkan. Pada tahap awal pemerintah bisa dinilai tampak kurang mampu, kurang tanggap merespons ekspresi ketakutan dan ketakberdayaan rakyat Aceh yang saat ini kian lemah karena dua hal. Pertama, hingga kini mereka masih diliputi trauma perang dengan dentuman berbagai senapan mesin dari operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kedua, kini ratusan ribu rakyat Aceh amat menderita sebagai korban bencana alam. Rakyat Aceh benar-benar sudah jatuh akibat konflik yang bernuansa politik, lalu tertimpa tangga akibat Acts of God.

Aceh pascabencana.

Seharusnya rakyat Aceh yang tertimpa bencana alam ini diupayakan memperoleh pertolongan secepat dan setepatnya agar mereka tidak menjadi lebih menderita, baik fisik maupun psikis. Tetapi, momentum itu pergi begitu cepat dengan sia-sia. Rakyat tidak tertangani dengan tindakan profesional, sebagai sesuatu yang selayaknya ditampilkan petugas yang bekerja untuk menanggulangi masalah yang terjadi dalam suatu bencana.

Dalam tempo lebih dari 48 jam setelah gempa tektonik berkekuatan 8,9 pada skala Richter (SR), yang disertai gelombang tsunami yang meluluhlantakkan sebagian besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ratusan jenazah masih bergelimpangan di trotoar, di bangsal rumah sakit, dan di tepi pantai. Ribuan korban yang selamat tidak bisa memperoleh makanan dan minuman. Yang sakit sukar memperoleh pengobatan untuk penyembuhan. Mereka pasti amat kelaparan dan kesakitan. Manajemen bencana negeri ini yang tampak begitu vulgar di Aceh mewujudkan sebuah manajemen bencana yang hampir tidak efektif sama sekali. Padahal, prinsip penting penanggulangan bencana alam maupun bencana sosial adalah merespons serta menghadirkan berbagai kebutuhan para korban yang masih selamat agar mereka segera, dan ke depan akan merasa pasti tertolong, terpulihkan, dan dapat terus melanjutkan aktivitas normal mereka. Tak terlalu penting mengalkulasi berapa banyak korban yang sudah meninggal atau yang menderita luka. Tidak terlalu penting menghitung berapa rumah rakyat yang rata dengan tanah dan rusak berat serta rusak ringan. Atau berapa banyak kerusakan pada prasarana fisik lain. Namun pemerintah tidak mampu merespons kebutuhan rakyat sebagai korban agar mereka merasa memperoleh perhatian, tidak malahan memerosotkan kualitas hidup mereka. Pelayanan lebih Bencana alam di Aceh pada 26 Desember 2004 yang merenggut puluhan ribu korban telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional, seluruh rakyat berduka cita, Indonesia menangis, kita menaikkan bendera setengah tiang memberi penghormatan kepada saudara-saudara kita yang meninggal begitu tragis.

Melihat parahnya dampak yang ditimbulkan oleh gelombang tsunami, dan kurang tanggapnya pemerintah dalam mengupayakan penanganan (manajemen) bencana yang tertata rapi, semakin memperparah kondisi korban. Ditambah daftar panjang konflik yang terus menghantui masyarakat Aceh juga semakin memperburuk/menghambat langkah-langkah penanganan bencana yang akan direalisasikan. Karena itu, belajar dari kondisi seperti ini, maka diperlukan langkah-langkah strategis selanjutnya guna meminimalkan jumlah dan penderitaan korban bencana tsunami. Pengelolaan bencana ini memerlukan suatu tindakan secara bersama-sama secara global untuk standarisasi manajemennya.

Manajemen Bencana

Manajemen bencana sebagai sebuah kepentingan publik yang bertujuan untuk mengurangi korban nyawa dan kerugian harta benda. Substansi dari manajemen bencana ini adalah adanya suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak diharapan dapat terselamatkan, dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Manajemen bencana yang didefinisikan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang secara sistematik mengamati dan menganalisis bencana yang meliputi tahapan : pencegahan, mitigasi, perencanaan sistematis terhadap keadaan darurat, tanggap darurat, dan recovery (rekonstruksi) sebagai siklus. Pada kasus bencana gempa dan tsunami, beberapa bidang khusus pengelolaan yang perlu diperhatikan meliputi:
1. Kerusakan yang berat dan berkala besarmenyebabkan pula perlunya segera dilakukannya pencarian dan penyelamatan, serta bantuan obat-obatan dan penampungan sementara dalam skala yang besar pula
2. Masalah politis agar dapat dipinggirkan sementara agar dapatmemudahkan akses dan pergerakan bantuan kemanusiaan
3. Kerusakan infrastruktur dan gangguan fasilitas pelayanan umum menjadi prioritas untuk segera dipulihkan agar dampak sosial tidak membesar
4. Recovery mencakup perbaikan dan pembangunan kembali memerlukan energi dan biaya yang tinggi, serta waktu yang lama
5. Kejadian yang jarang menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan usaha mitigasi pada saat kondisi normal
Secara umum, skema manajemen bencana berupa siklus dari awal sampai akhir sebagai berikut (Bakornas PBP; Sistim Informasi Penanggulangan Bencana, 2000) :

Sedangkan siklus generik dari Proses Penanganan Bencana sebelum, pada waktu dan setelah bencana terjadi pada umumnya mempunyai substansi dibawah ini :

Manajemen Bencana Daerah Konflik

Seperti yang telah dijelaskan diatas, masyarakat Aceh semakin menderita akibat bencana gempa dan tsunami karena mereka sebelumnya diselimuti ketakutan yang cukup panjang akibat konflik antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan situasi seperti ini maka diperlukan manajemen khusus selain manajemen bencana dalam keadaan normal. Manajemen khusus ini harus diberikan untuk mengurangi penderitaan masyarakat Aceh. Penerapannya lebih diutamakan pada tahapan tanggap darurat dan recovery (rekonstruksi) karena tahapan ini merupakan tahapa paling krusial yang akan menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya.

Tahap tanggap darurat ini berkaitan erat dengan kelancaran distribusi bantuan kepada korban. Tahapan ini merupakan proses dimana kebutuhan dasar korban harus dipenuhi, artinya kelancaran distribusi harus terus diawasi dan dijaga. Karena daerah konflik, konsep manajerial bencana harus lebih diperhatikan. Tahap rekonstruksi berkaitan dengan bagaimana proses pemulihan pasca bencana. Daerah konflik akan mengalami kesulitan proses ini karena perbedaan kepentingan didalamnya. Artinya harus ada suatu kompromi terhadap masing-masing kepentingan guna mengurangi penderitaan masyarakat.

Hubungan Internasional, Aksi Global, dan Manajemen Bencana

Melihat dampak yang ditimbulkan sangat dahsyat dan memilukan serta mengancam keamanan manusia seperti di Nangroe Aceh Darussalam, maka diperlukan suatu pola-pola penanganan secara khusus yang mengglobal guna mencapai suatu aksi global mengatasi kelemahan manajemen bencana. Mengapa fenomena ini memerlukan aksi global ? Dari perspektif sekuritas, hal ini layak untuk dikategorikan sebagai ancaman eksternal yang akan mengancam eksistensi keamanan manusia (human security). Tsunami layak disebut sebagai ancaman potensial terhadap human security karena besarnya kerugian yang diakibatkannya (lebih dari 400 ribu korban jiwa akibat gempa dan tsunami 26 Desember 2004, dan triliunan puluhan rupiah kerugian harta benda yang hancur), dan perlu untuk dimasukkan dalam agenda keamanan selanjutnya.

Dari kacamata global civil society, bencana tsunami tersebut telah mampu memanggil kemanusiaan manusia di seluruh dunia untuk bahu-membahu mempersembahkan bantuan yang mereka miliki. Solidaritas global terbentuk untuk menanggulangi ancaman tsunami yang sewaktu-waktu dapat hadir tanpa diundang. Dengan adanya tanda lahirnya suatu global civil society ini berarti telah muncul suatu kesadaran global akan usaha perlindungan keamanan manusia dari ancaman eksternal yang destruktif. Manajemen bencana merupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi publuc goods dari ancaman eksternal yang potensial, yaitu tsunami. Ancaman yang disebar oleh tsunami tersebut sangat mempengaruhui eksistesi kemanusiaan manusia akibat kebutuhan akan sumber daya yang tersedia “direbut secara paksa” sehingga semakin langka dan sulit untuk ditemui.

Untuk itu, secara keseluruhan, harus ada tindakan kolektif secara global untuk mengurangi dampak negatif dari tsunami yang dapat sewaktu-waktu hadir. Tindakan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk manajemen bencana yang terorganisir dan terpadu. Oleh karena itu, perlu memusatkan segala tindakan tersebut secara antroposentrisme sehingga tetap menjadi subyek pelaku yang terus bertindak dalam rangka mengamankan eksistensinya.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Tsunami sebagai fenomena alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan menjadi ancaman potensial bagi human security harus mendapat perhatian serius. Akibat dari ancamannya yang “dahsyat” tersebut, ia dapat dikategorikan sebagai enemy for human life karena ‘mengeksploitasi” sehingga diperlukan penanganan khusus. Penanganan khusus tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk manajemen bencana sebagai usaha meminimalkan jumlah korban dan kerugian. Implementasi tersebut harus dilakukan dalam bentuk aksi global sehingga ada suatu kooordinasi yang jelas dan tidak berjalan parsial. Manajemen bencana sebagai suatu usaha bersama bermakna adanya kerjasama semua elemen dengan tetap memperhatikan faktor-faktor internal dari manusia sebagai pusat perhatian.

Saran atau Rekomendasi
1. Membangun sistem peringatan (Tsunami Center) dini sebagai bagian aksi global
Dengan korban jiwa yang sangat besar, ribuan hektar lahan rusak, dan belasan ribu bangunan rusak di 11 negara, maka diperlukan suatu sistem peringatan dini untuk memperingatkan warga sekitar pantai jika tsunami akan menerjang. Cara ini persis dengan apa yang telah dilakukan di Hawaii dan Jepang, dan memang terbukti efektif. Pasca gempa dan tsunami 26 desember 2004 kemarin, beberapa negara bertemu dan merumuskan sistem peringatan dini yang paling jitu. Tetapi menentukan sistem peringatan dini yang cocok menemui banyak rintangan akibat “ego-nasionalisme” masing-masing negara untuk menjadi koordinator. Seperti dalam Spesial ASEAN Leaders Meeting on the aftermath of the Earthquake and Tsunamis di Jakarta, 6 Januari 2005, yang kemudian diperkuat pertemuan senada di Kobe, Jepang pada 18-22 Januari 2005, mereka tidak mencapai keputusan bagaimana dan seperti apa sistem peringatan dini tersebut. Alhasil, diputuskan oleh sekjen PBB Kofi Annan bahwa masing-masing negara membangun sisitem peringatan dini masing-masing tetapi semuanya tetap menjadi bagian dari sisitem internasional PBB.
2. Menggalakkan pendidikan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai ; apa itu tsunami, dan bagaimana terjadi beserta tanda-tandanya

Hal ini merupakan bagian berarti dari masyarakat Pulau Simeuleu yang menderita korban jiwa sedikit. Masyarakat Simeuleu diselamatkan oleh tradisi smoong yang telah diturunkan nenek moyang mereka. Tradisi ini mengharuskan, bila terjadi gempa segeralah lihat kondisi air laut. Bila seketika surut, maka berlarilah secepatnya ke gunung atau bukit. Meski sangat tradisional, penduduk Simeuleu telah mengakrabi sifst-sifat lautan yang menjadi teman hidup mereka. Tradisi yang terus diturunkan itu telah menyelamatkan ribuan nyawa warganya.

Selain itu, hasil dari pendidikan tentang tsunami juga telah menyelamatkan ribuan nyawa di Thailand akibat teriakan anak kecil yang mengetahui tanda-tanda tsunami hasil dari dia sekolah. Dan ribuan nyawa pun terselamatkan. Dari sini, harus dimulai suatu bentuk pengenalan dini kepada masyarakat secara keseluruhan berkenaan dengan tanda-tanda dan bahaya tsunami bagi manusia. Pendidikan itu merupakan bagian integral dari aksi global sehingga semua menjadi tahu dan memahami karakter tsunami.
3. Membangun sistem jaringan tanggap darurat medis
Sistem ini berkaitan erat dengan penanganan korban pada waktu bencana. Sistem ini ditujukan sebagai emergency act untuk pelayanan medis, dimana semua jaringan pelayanan medis diatur sebagai satu kesatuan sistem yang terorganisir. Dengan membangun sistem ini diharapkan adanya koordinasi antar pos-pos kesehatan yang ada dalam suatu aksi emergency sehingga pelayanan cepat kebutuhan kesehatan dapat terpenuhi.
4. Membangun tanggul pengaman sekitar pantai
Memang strategi ini diterapkan di Jepang dengan membangun benteng-benteng pertahanan dari terjangan tsunami. Tetapi cara ini membutuhkan dan yang sangat besar. Sebagai alternatifnya, tumbuhan/pohon dapat dijadikan sarana mengurangi terjangan tsunami. Selain itu, dampak memberikan sumbangan yang baik terhadap pelestarian lingkungan.
5. Masa rekonstruksi (recovery)
Tahapan ini merupakan tahapan paling krusial karena diperlukan suatu ke-hati-hati-an yang sangat besar. Tahapan ini memerlukan suatu konsep baku yang mana rekonstruksi yang dilakukan tidak merusak sendi-sendi nilai, norma, dan adat masyarakat. Untuk kasus rekonstruksi Aceh, kami menawarkan konsep berkenaan dengan hal itu:

Emansipasi Partisipatoris
Masyarakat merupakan pusat perhatian dalam hal ini. Maka dalam membangun kembali identitas, mereka harus dilibatkan dalam setiap proses. Pelibatan mereka tidak hanya sekedar sebagai pelaksana, mereka juga berperan sebagai konseptor yang memberikan ide-idenya terhadap setiap kebijakan yang akan diambil tanpa terkecuali. Mereka adalah bagian integral dalam setiap proses.

Deliberatif
Konsep ini mirip dengan diatas tetapi beda dalam operasionalnya. Titik tekannya adalah pelibatan seluruh unsur masyarakat. Ini merupakan dasar dari emansipasi partisipatoris. Dengan dilibatkankannya seluruh elemen masyarakat, diharapkan tidak ada ruang kosong dari proses rekonstruksi tersebut. Dalam kasus Aceh, deliberasi partisipasi ini juga dapat mengurangi intesitas ketegangan/konflik yang telah lama terjadi. Bersama-sama membangun Aceh intinya.

Perlindungan Budaya
Konsep ini diawali dari keresahan adanya efek negatif dari pembangunan yang merupakan bagian integral dari tahap rekonstruksi.

Kearifan Praktis Kearifan Lokal

Rekonstruksi Aceh

Dalam konsep ini, pembangunan materi terhadap masyarakat Aceh (kearifan praktis) dilaksanakan secara normal dengan tetap mempertahankan nilai, norma, dan adat-istiadat masyarakat Aceh. dengan tetap dipertahankannya nilai dan norma tersebut, maka kondisi anomie yang biasanya terjadi pada masyarakat yang kurang memperhatikan aspek lokalitas ini dapat dihindari. Nilai dan norma tersebut juga salah satu alat rekonstruksi yang tepat karena aspek-aspek yang tak kasat mata tersebut dapat membantu masyarakat dari dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Ogata, Sadako. 1999. peace, security, and humanitarian action dalam Globalization Reader, ed. Frank J. Lechner and John Boli. Massachusetts : Blacwell publisherd Inc.
D’Enteves, Maurizio Passerin.2003. Filsafat Politik Hannah Arendt, terj. M. Shafwan. Jogjakarta : Qalam
Adi, Hapsari Sekar dkk. 2004. Dimensi Eksternal dan Human security, makalah untuk PNMHII XVI UPN Jogjakarta. Bandung : Universitas Parahyangan
Majalah Angkasa edisi Maret 2005
Sindhunata. Pemikiran Jurgen Habermas dalam Jurnal Basis edisi November 2004
Drs. Sarwedi Oemarmadi Msi. Dalam Indonesia Perlu Lebih Mendalami Ilmu “Disaster Management” dan Menentukan Strategi Aplikasi “The Safer Future”.
http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana
http://www.ic.ucsc.edu
http://www.indiana.edu
http://www.mail-archive.com
http://artikel.us

Surabaya, Mei 2005

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s