Ekstradisi dan Upaya Pemulihan Ekonomi Indonesia

Posted: 5 Oktober 2009 in Hubungan Internasional

Perjanjian ekstradisi yang akan dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura pada hari Jumat 27 April besok ini merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Perjanjian ini akan menjadi malapetaka bagi tersangka kasus BLBI yang berlindung atas ketiadaan kesepakatan kedua negara mengenai ekstradisi seperti: Sjamsul Nursalim, Bambang Sutrisno, Andrian Kiki Ariawan, Samadikun Hartono, Prajogo Pangestu, Hendra Rahardja, Sherny Konjongiang, Eko Adi Putranto, dan David Nusa Wijaya (ICW, 2003). Ditambah lagi dengan rencana akan diterapkannya prinsip berlaku surut dalam perjanjian ini, tentunya akan semakin menambah daya untuk memaksa pulang para buronan BLBI ke Indonesia. Selain itu, juga akan berpotensi untuk mengembalikan uang rakyat yang mereka bawa lari yang jumlahnya sangat besar, yaitu Rp 180 trilyun (Kompas, 23 Januari 2003) dan dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, perjanjian ekstradisi ini akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada hanya sebagai langkah pemberantasan korupsi.

Selain menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi, perjanjian ekstradisi ini juga akan membawa dampak positif bagi usaha agar tidak terjebak dalam krisis lagi. Upaya penegakkan hukum (pemberantasan korupsi) merupakan tahapan penting bagi proses ini, terutama pelaksanaan proses hukum bagi koruptor yang lari ke luar negeri (Singapura). Hal ini terkait dengan usaha pengembalian aset-aset negara di luar negeri yang dimungkinkan bila para koruptor bisa dipulangkan dan diproses secara hukum. Hal itu sulit dilakukan karena sebagian besar koruptor melarikan diri ke luar negeri beserta uang jarahannya. Besarnya capital outflow yang merupakan indikasi larinya uang rakyat ke luar negeri karena terjadi bersamaan dengan proses restrukturisasi perbankan bisa terlihat dalam kasus ini. Selama tahun 1998-2003 diperkirakan telah terjadi net capital outflow sebesar Rp. 329,168 triliun (dengan kurs Rp 8000 per 1 USD) (Kompas, 14 Februari 2004).

Ekstradisi: Sejarah Panjang Indonesia – Singapura

Berbicara mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura, maka sejarah panjang ke arah ini terbentang lebar sejak tahun 1964 hingga ketika mencuatnya kasus penggelapan dana BLBI. Proses-proses yang mengikutinya menjadikan hubungan Indonesia – Singapura mengalami pasang-surut. Politik Konfrontasi dengan Malaysia, kerusuhan berbau rasis, hingga sikap curiga Pemerintah Singapura terhadap Indonesia ketika Timor-Timur berintegrasi dalam pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-bangsa. Pasang-surut hubungan Indonesia – Singapura yang disebabkan oleh ketiadaan perjanjian ekstradisi dintara kedua negara ini berjalan sepanjang sejarah berdirinya negara Singapura pada tahun 1965. Zaman Sukarno, Suharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, maupun SBY mempunyai pernak-pernik tersendiri dalam perjalan sejarah hubungan kedua negara ini yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ekstradisi.

Dalam konteks pemulihan ekonomi dan pencegahan berulangnya krisis, periode pemerintahan Habibie merupakan pijakan proses ini. Berubahnya hubungan Indonesia – Singapura yang di era Suharto berjalan harmonis karena kedekatan individu pemimpinnya, dan berubah drastis ketika Habibie berkuasa. Perubahan ini terjadi sebagai akibat banyaknya kasus penggelapan dana BLBI oleh bankir-bankir nakal ketika BI mengadakan restrukturisasi perbankan. Pemerintah Habibie kala itu tanpa tedeng aling-aling meminta agar Pemerintah Singapura mengekstradisi para bankir-bankir nakal itu sehingga hubungan harmonis di era sebelumnya menjadi retak. Pada zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati juga mengalami hal yang serupa. Meskipun Presiden Wahid pada awalnya mengangkat Lee Kuan Yew sebagai penasehat ekonominya, hubungan yang mulai membaik ini juga mengalami keretakan pasca KTT Informal ASEAN IV di Singapura. Pernyataan-pernyataan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang tidak berkaitan dengan masalah ekstradisi dan cenderung menyudutkan posisi Indonesia menjadikan hubungan Indonesia – Singapura di era Presiden Megawati tidak berubah dari sebelumnya.

Dalam banyak hal, sejarah panjang ketiadaan perjanjian bilateral (ekstradisi) antara Indonesia – Singapura ditengarai dilatarbelakangi oleh benturan kepentingan ekonomi-politik kedua negara. Indonesia berkepentingan dalam upaya perbaikan reputasi dengan mengedepankan upaya supremasi hukum (pemberantasan korupsi), sedangkan Singapura berkepentingan untuk menjaga reputasi mereka sebagai salah satu pusat keuangan dunia yang menganut prinsip, dana bisa masuk dan keluar dengan bebas, termasuk dana konglomerat dari Indonesia (Kompas, 18 Desember 2002). Kedua kepentingan besar ini bertolak belakang satu sama lain sehingga muncul upaya defensif dari salah satu pihak (terutama Singapura) untuk meniadakan perjanjian ekstradisi diantara kedua negara ini.

Perubahan-perubahan global yang tengah berlangsung dalam kancah politik internasional, terutama terkait isu terorisme, secara mendasar mempengaruhi sikap kedua negara dalam upaya mengatasinya. Indonesia yang tengah membangun kepercayaan para investor, dan Singapura yang berusaha menjaga para investor agar tidak pergi dari negaranya. Hal ini terbukti dengan kunjungan kenegaraan PM Goh Cok Tong pada Desember 2002 yang membicarakan masalah terorisme karena Indonesia mereka indikasikan menjadi pusat jaringan teroris Asia Tenggara, dan Singapura membutuhkan stabilitas untuk menjamin berlangsungnya aktivitas ekonomi. Dalam realitasnya, upaya mengatasi terorisme diantara kedua negara masih terhambat karena ketiadaan perjanjian ekstradisi yang menjadi salah satu upaya menghadapinya.

Dalam perjalanan waktu, ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia – Singapura seringkali menjadi kendala bagi kedua negara untuk mencapai kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, kedua negara seringkali menggunakan wadah kerjasama multilateral (terutama ASEAN) sebagai wadah untuk berkomunikasi dan memanfaatkan keberadaan Interpol untuk menangani kasus-kasus kejahatan trans-nasional. Efektivitas kedua upaya ini tentunya tidak begitu signifikan, terkendala oleh masalah perbedaan sistem hukum dan kedaulatan masing-masing karena tembok tebal masih menutupinya untuk menuju proses yang lebih jauh lagi.

Peluang Bagi Indonesia

(Akan) ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Indonesia – Singapura pada tanggal 27 April 2007 pada hakikatnya akan membawa sejumlah dampak positif bagi Indonesia. Adanya perjanjian ini akan berdampak pada terciptanya peluang untuk proses pemulihan ekonomi karena semakin memperkecil kemungkinan bagi para buronan kelas kakap untuk lari ke luar negeri, yaitu Singapura yang selama ini menjadi rujukan mereka. Tentunya, kondisi demikian akan berdampak pada pulihnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia karena stabilitas keamanan lebih terjamin, dan dana yang dibawa kabur dalam kasus BLBI dapat dimanfaatkan kembali di Indonesia. Besarnya dana yang dibawa kabur ini akan membawa dampak positif bagi anggaran Pemerintah karena asset-aset yang selama ini “terbengkalai” dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks lain, hal ini akan menjadi preseden baik bagi upaya pemberantasan korupsi karena akan menyediakan momentum aparat penegak hukum untuk membuktikan langkah-langkah pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Secara mendasar, hal ini akan berimplikasi pada kondisi bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para koruptor untuk lari dari tanggungjawabnya yang selama ini bisa mereka lakukan dengan pergi ke Singapura. Selain pada kasus korupsi, perjanjian ekstradisi ini juga akan berdampak baik bagi kedua negara dalam menghadapi kejahatan trans-nasional, terutama terorisme. Tembok tebal di bidang hukum yang selama ini menjadi penghalang akan menyediakan jalan bagi kedua negara untuk memberantas aksi-aksi para teroris. Tentunya harus diimbangi dengan pengimplementasian langkah-langkah preventif dalam mengatasinya.

Indonesia tentunya akan meraih sejumlah kentungan besar didalamnya. Meningkatnya reputasi Indonesia akan menjadi potensi tersendiri bagi dunia usaha karena akan menjadi catatan tersendiri dengan adanya kepastian hukum. Dalam hal ini akan berpotensi menaikkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menurut Transparency International pada tahun 2003 berada pada level 1,9 yang berarti rendahnya upaya pemberantasan korupsi yang efektif di Indonesia. Selain itu, juga berpotensi meningkatkan indeks kepastian hukum bagi dunia usaha yang menurut laporan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 2002 yang menempatkan Indonesia berada pada posisi terbawah diantara negara-negara di Asia Tenggara. Tentunya menjadi harapan bagi semua pihak bahwa laporan-laporan lembaga independent ini akan berubah (membaiknya posisi Indonesia) seiring adanya perjanjian ekstradisi karena semakin mempersempit ruang gerak para koruptor.

Disamping itu, upaya mengahdapi terorisme juga akan mengalami signifikansi didalamnya. Para teroris akan menemui kesulitan dalam usahanya untuk menghindar dari jeratan hukum di Indonesia. Ini akan menjadi awalan bagus bagi kedua negara untuk bekerjasama di bidang ini. Potensi-potensi yang terhampar ini, lebih jauh lagi akan semakin memperbaiki reputasi Indonesia dan berdampak pada investasi di Indonesia yang selama ini mengalami kelesuan akibat merajalelanya korupsi dan instabilitas keamanan. Investasi akan mengalir deras selama Pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya ini khususnya terkait masalah kepastian hukum dan stabilitas keamanan. Secara mendasar, akan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi Indonesia – Singapura mempunyai dampak positif bagi upaya pemulihan ekonomi di Indonesia dengan melihat variable-variabel di atas. Semoga.

Surabaya, April 2007

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s