APAKAH PETANI (AKAN) DIKORBANKAN LAGI?

Posted: 5 Oktober 2009 in Bung Karno dan Marhaenisme, Ekonomi-Politik

Membicarakan persoalan yang dihadapi oleh para petani yang notabene menjadi mayoritas di Indonesia tidak kunjung selesai. Mulai dari mahalnya harga pupuk, murahnya hasil panen, membanjirnya produk-produk pertanian impor, rusak diserang hama, dan musim kemarau panjang seolah-olah menjadi (memang sebagai kenyataan) makanan sehari-hari. Selain itu, kurangnya perlindungan terhadap nasib petani oleh pemerintah semakin menjadikan mereka terhimpit dalam tekanan ekonomi. Memang gambaran petani di Indonesia tidak ubahnya seperti burung dalam sangkar emas, mereka disanjung-sanjung sebagai pahlawan pangan, dan disisi lain terus disisihkan dalam kehidupan. Kemiskinan menjadi warna dominan dalam kehidupan sehari-hari karena ketiadaan proteksi dari hasil jerih payahnya, terus menjadi obyek keberingasan sistem ekonomi akibat lemahnya posisi mereka.

Dalam kaitannya dengan nasib petani, disini akan dijelaskan tentang masa depan petani di Indonesia dalam menghadapi pasar bersama ASEAN dengan Negara-negara dikawasan lain yang direncanakan diterapkan pada tahun 2015. Kesepakatan adanya pasar bersama ini meliputi seluruh aspek yang mana tiap-tiap Negara peserta diharamkan untuk melakukan proteksi dalam bentuk apapun terhadap sektor perekonomiannya. Kekuatan modal financial dalam proses ini menjadi penentu masa depan dan nasib rakyat dalam perjalanannya akibat dibuka seluas-luasnya pintu-pintu perekonomian setiap Negara guna memperlancar arus kapital. Dan sektor pertanian pun menjadi sasaran, sehingga segala bentuk proteksi apapun terhadapnya harus dihapuskan, baik subsidi maupun perlindungan atas produk-produknya.

Dihapuskannya proteksi terhadap petani beserta produk-produknya dalam pasar bersama ASEAN ini apakah akan semakin memakmurkan petani atau malah menjerumuskannya ke lubang kemiskinan paling parah? Dengan sedikit proteksi yang tersisa sekarang, para petani masih tersisih dalam pergulatan ekonomi, bagaimana nasib mereka selanjutnya jika pasar bersama itu di implementasikan? Jawaban paling mungkin untuk menjawab pertanyaan diatas adalah marginalisasi petani dalam kehidupan akan menjadi kenyataan yang tak dapat dipungkiri lagi. Negara yang seharusnya melindungi mereka tidak dapat lagi berbuat banyak karena terikat perjanjian yang telah mereka sepakati. Nasib para petani akan menjadi taruhannya, penderitaan yang sekarang mereka rasakan akan menjadi semakin parah akibat tidak ada lagi aturan yang mampu melindungi selain kekuatan-kekuatan modal financial besar dalam menentukan segalanya.

Kasus menarik dalam upaya kesepakatan pasar bersama ASEAN dengan Negara-negara dikawasan lain dapat dilihat dalam kebijakan (sikap) Korea Selatan terhadap liberalisasi ini. Beberapa hari lalu, Negara-negara di ASEAN dan Korea Selatan melakukan kesepakan liberalisasi pasar seluas-luasnya untuk segala komoditas. Tetapi dalam kasus komoditas pertanian, pemerintah Korea Selatan mengambil sikap protektif terhadap Thailand karena kekuatan yang mereka miliki berada di level bawahnya. Disini kemudian muncul esensi dari pentingnya perlindungan kepentingan petani dengan tetap memproteksi meskipun berhadapan dengan resiko kegagalan kesepakatan. Tentunya, kepentingan petani bagi Pemerintah Korea Selatan menjadi skala prioritas dalam pengambilan kebijakan liberalisasinya walaupun jumlah mereka bukanlah mayoritas. Dalam hal ini, liberalisasi yang mereka terapkan bukanlah tanpa resiko juga. Ancaman terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi pada sektor lainnya, selain pertanian, akan menjadi bom waktu yang siap meledak jika menemukan moment tepat.

Dalam kasus Indonesia, sebagai Negara agraris, kontradiksi kebijakan dalam sikap terhadap pasar bersama ini sangat jelas. Korea selatan walaupun pertanian bukan mayoritas mendapatkan proteksi, tetapi di Indonesia, mayoritas petani disini diperlakukan sebagai sektor pinggiran yang tidak layak untuk diproteksi. Dengan tetap membuka sektor pertanian, begitu juga sektor-sektor lainnya, ancaman ambruknya ekonomi nasional di masa mendatang akan menemukan jalannya. Kontekstualisasi dengan kepentingan petani, liberalisasi ini akan melahirkan masa suram bagi petani. Impor beras dari Vietnam yang dilakukan sekitar awal tahun ini dapat menjadi bukti betapa rentannya posisi mereka dalam percaturan ekonomi, apalagi jika liberalisasi itu diimplementasikan secara nyata? Kondisi proteksi (meskipun minim) terhadap petani yang terjadi sekarang masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah, dan akan menjadi malapetaka bagi petani apabila segala bentuk proteksi yang sekarang mereka rasakan (dalam bentuk apapunm) benar-benar ditiadakan,

Mengingat sudah terlalu banyak penderitaan yang (masih) dialami oleh para petani, maka selayaknya Pemerintah memproteksi mereka supaya tidak tergilas zaman. Dengan dilepasnya proteksi, masalah baru pun akan timbul disamping persoalan klasik yang selalu hinggap seperti : mahalnya harga pupuk, murahnya hasil panen, serangan hama, dan sejenisnya. Dengan menerapkan kebijakan proteksi di sektor pertanian maupun lainnya, fungsi-fungsi perlindungan terhadap kepentingan warga Negara akan tampak sehingga fungsi kesejahteraan dapat berjalan. Kebijakan Pemerintah Korea Selatan yang tetap kukuh pada proteksi sektor pertanian terhadap Thailand menandakan suatu tanggung jawab atas nasib petani karena apabila hal itu dibuka, marginalisasi petani akan menjadi kenyataan. Selayaknya Pemerintah Indonesia mengambil sikap seperti ini apalagi sebagai Negara agraris.

Memang tidak mudah bagi Pemerintah untuk mengambil sikap seperti ini. Desakan-desakan yang terus dihempaskan oleh globalisasi secara langsung maupun tidak berpengaruh signifikan terhadap proses decision making. Globalisasi yang berjalan selayaknya hukum gravitasi memang memerlukan penyikapan serius, bukannya harus mengikuti tanpa adanya pertimbangan. Jika terlarut, maka kita akan tertarik dan tidak dapat lepas darinya, tetapi kita tidak akan terhempas jika karakter dimiliki. Suatu karakteristik yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukannya kepada kepentingan modal financial sehingga harus mengorbankan kepentingan rakyat.

Surabaya, Agustus 2006

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s