Republik Satu Dimensi

Posted: 3 Oktober 2009 in Politik

“Negara yang hidup meminjam pasti jadi hamba peminjam” -Tan Malaka-

Membaca Indonesia kontemporer mengingatkan kembali kepada pemikiran kritis mazhab Frankfurt. Tulisan Herbert Marcuse yang berjudul “Manusia Satu Dimensi” seolah-olah hadir, di hadapan muka kita. Indonesia saat ini seolah-olah identik dengan gambaran Marcuse terhadap manusia modern yang hanya punya satu pilihan meski dihadapnnya banyak alternatif. Namun, alternatif-alternatif tersebut sebenarnya semu karena pilihan yang sesungguhnya telah “dipilihkan” oleh pemilik kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, gemuruh Pilpres yang sedang terjadi ternyata menyisakan banyak permasalahan. Terutama sebagai dampak dari pemerintahan SBY-Kalla sejak 2004 silam. Banyak harta negeri ini yang digadaikan untuk memenuhi kepuasan kapitalisme. Utang menumpuk, aset negara dijual (privatisasi), sumber daya alam diobral, hingga kenaikan harga BBM yang mencekik jadi rona tersendiri. Tak ayal lagi, kita semuanya dan generasi mendatang yang harus menanggung “dosa besar” pembesar-pembesar itu. Cita-cita sebagai bangsa merdeka dan bukan jadi kuli atas bangsanya sendiri semakin terang dengan kebijakan-kebijakan yang lahir.

Keluarnya Indonesia dari jerat utang IMF memang layak diapresiasi. Namun, keluar dari jerat utangIMF ternyata hanya bualan saja. Utang-utang lainnya masih melilit negeri ini hingga untuk bernafas saja sulit, jumlahnya sekitar 1.600 triliun. Artinya, setiap bayi yang lahir di negeri ini harus menanggung beban utang yang diciptakan pemerintahan SBY-JK. Belum termasuk utang-utang dalam negeri yang jumlahnya juga cukup besar dan sedang jadi trend saat ini (ternyata….).

Sebagai gambaran, total utang pemerintah per 31 Januari 2009 senilai 1.667 triliun. Utang-utang tersebut tersebar di mana-mana, mulai dari bentuk bilateral hingga multilateral dengan komposisi: Jepang 45,4%; ADB 16,4%; Bank Dunia 13,6%; Amerika Serikat 3,6%; Inggris 6,7%; lainnya 14,6% (Kompas, 16/5). Tentu saja, dana cukup besar harus dikeluarkan untuk membayar pokok dan bunga utang yang cukup menguras APBN. Akibatnya, subsidi-subsidi yang seharusnya jadi tanggung jawab negara cenderung terabaikan, rakyatlah yang harus menanggung itu semua.

Di sisi lain, keprihatinan juga terus muncul dari hal ini. “Kebanggaan” sebagai negara debitor tak pernah sirna. Malahan aktivitas menumpuk utang terus dilakukan tanpa adanya penyesalan sedikit pun. Gambaran tersbut tercermin dari harapan besar pemerintah untuk memperoleh kredit saat pertemuan Dewan Gubernur Asian Development Bank ke-42 diselenggarakan di Bali beberapa pekan lalu. Pemerintah dengan senang hati berharap adanya kucuran dana “bantuan modal” senilai USD 1,75 miliar sebagai “ganjaran” pertemuan tersebut (Suara Merdeka, 28/4).

Disamping terus mengakumulasi utang, divestasi atau privatisasi aset-aset negara tak kalah gencar dilakukan duet SBY-JK yang dalam Pilpres mendatang ini bercerai. PTGaruda Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Krakatau Steel, PT Yogya Karya, dan PTPN III, IV, VII merupakan BUMN-BUMN yang jadi tumbalnya. Aset-aset negara tersebut diprivatisasikan untuk memenuhi hasrat kekuasaan kekuatan modal-finansial. Menegaskan diri sebagai negara yang patuh akan neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Sungguh suatu aras politik yang berseberangan dan katasthrofis dengan kesejahteraan rakyat.

Satu per satu sumber daya alam dinegeri ini juga dilego tanpa ampun. Negeri kaya ini dibuat kehilangan sumber-sumber kekayaan alamnya secara sitematis. Kurun waktu 26 Mei 2008-5 Mei 2009, Pemerintahan SBY-Kalla telah menjual 59 buah blok migas. Malahan, tatkala Wapres Jusuf Kalla ke Eropa, tanpa “malu” menawarkan blok migas Indonesia ke Shell. Penjulan blok-blok miga tersebut, alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, negara hanya mendapat sedikit rembesan keuntungan dari aktivitas penjulan aset alam ini. Sebagian besar laba yang diperoleh lari dari patria kita tercinta.

Penjualan aset-aset negara ini bak deja vu pemerintahan sebelumnya, Megawati-Hamzah Haz. Pemerintahan kala itu juga penggandrung penjualan aset negara. Indoesat, Telkom, dan Semen Padang merupakan contoh BUMN-BUMN yang diprivatisasi. Sedangkan air merupakan salah satu SDA yang diprivatkan pemerintahan Mega-Haz melalui UU sumber daya air.

Tindakan yang terus direpitisi ini seolah-olah ingin merealisasikan kekhawatiran Soekarno. Kekhawatiran tentang cerita adanya negara kaya dan subur diantara benua asia dan australia, dan samudera hindia dan pasifik yang hancur akibat bangsanya hanya jadi kuli di negerinya sendiri. Negara yang hanya dikenang dari dongeng belaka sehingga tinggal jadi artefak pengetahuan generasi mendatang.

Beragam serangan-serangan wacana melalui pencitraan penuh kepalsuan, “kebejatan” itu dimodifikasi sedemikian rupa oleh penguasa sekarang. Rakyat dibuat terlena dengan senyum penuh kepalsuan dan dibiarkan menikmati sendiri penderitaannya. Selamat datang Republik Satu Dimensi. Republik yang mengaku punya banyak pilihan tapi sesungguhnya tak pernah memilih, dipilihkan oleh lainnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s