Melawan Lupa: Peri-Peri Kesepian

Posted: 3 Oktober 2009 in Ekonomi-Politik

Dalam keheningan, kita bisa mendengar dan didengar…(Subcomandante Marcos)

Tragedi demi tragedi menyapa bangsa ini saat mulai lahir hingga sekarang. Silih berganti mewarnai jejak langkah setiap waktu yang begitu cepat tapi sangat melelahkan. Menguras tenaga dan air mata oleh mereka yang berada di bawah. Sulit mengering meski zaman telah “berubah” seperti apa yang terpampang sekarang.

Sunyi, sepi, dan wingit meski deretan lampu penuh warna menghias di sepanjang sisi jalan. Didalamnya penuh misteri dan kengerian selayaknya pertunjukan akrobatik atau sulap. Membuat mereka yang “dikalahkan” oleh sistem harus menunggu tanpa kepastian. Sampai kapan harus berakhir (?)

Membuka larik-larik sejarah bangsa serasa air mata dan darah menetes tanpa henti. Sifat homo economicus menonjol diantara puing-puing altruisme yang selanjtnya melahirkan homo homini lupus. Terus terjadi hingga sekarang meski sejumlah perubahan telah diteriakkan dalam setiap zaman. Bermetamorfosis sesuai keadaan dan membelai mesra hingga membuat terkesiap, “lupa.”

Peristiwa demi peristiwa terjadi. Tak akan lekang dimakan zaman diskriminasi terhadap etnis tionghoa yang sebenarnya jadi bagian integral bangsa. Mulai dari upaya marginalisasi di era Sukarno hingga puncak keberingasan pada zaman Suharto. Mereka dipaksa menegaskan kembali politik identitasnya walau pada dasarnya sudah tak relevan lagi.

Masalah kewarganegaraan di zaman Sukarno merupakan cermin retak perjalanan meski akhirnya reda jua. Namun tetap saja, nuansa adanya kekuatan puncak tetap ada dengan pemenjaraan tanpa proses semestinya. Sutan Sjahrir merupakan salah satu contoh “korban” dari proses itu. Meski demikian, pandangan progresif-revolusioner tak boleh dilupakan begitu saja karena sesuatu yang sine qua non.

Waktu berganti zaman berubah. Pergantian zaman ternyata penuh intrik dan ketakwarasan. Sekitar 500 ribu-1 juta lebih orang jadi tumbal kekuasaan despotik hanya demi kepentingan segelintir saja. Mereka dibantai tanpa ampun hanya demi memuaskan syahwat kepentingan kapital. Apalagi kalau bukan Suharto yang begitu riangnya “memusnahkan peradapan” kemanusiaan. Demi mengakomodasi keberingasan kapitalisme di era medio 1960-an.

Lagu sendu terus bersambung hingga mata ini sudah tak mampu lagi meratap. Kapitalisme bejat dipelihara sedemikian rupa untuk menyingkirkan manusia dari kesejahteraan dan kemanusiaan. Disingkirkan untuk memuaskan nafsu rakus segelintir orang atas nama modal dengan memeluk mesra militer untuk berlindung. Salah satu contohnya adalah aksi Freeport yang membayar 20 juta dolar untuk para komandan dan unit militer di Papua sebagai imbalan terhadap berbagai fasilitas di sana.

Aceh, Papua, Tanjung Priok, Timor-Timur, Nipah, dan Talang Sari merupakan segelintir contoh kekejaman zaman. Ribuan nyawa dijadikan tumbal kekuasaan despotik atas nama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sampai sekarang masih harus meratap dengan hutang zaman pada setiap generasi. Ternyata, kepentingan modal senantiasa berada dan bermain dibalik meteran kubik air mata dari dari para sanaknya. Beberapa diantaranya akibat “permainan” perselingkuhan canggih negara dengan pasar. Hal ini diakui oleh salah seorang bandit ekonomi yang berperan menginfiltrasi perekonomian Indonesia.

Tindakan represif ditangan penguasa selama 32 tahun itu pun akhirnya berakhir juga. Namun, menuju hal itu, jalan terjal harus dilalui. Banyak anak-anak negeri yang jadi korban dari proses itu. Mereka terbunuh dan hilang demi memerjuangkan cita-cita. Bagi yang hilang, entah dimana keberadaan mereka saat ini, tak tahu rimbanya.

Reformasi pun “meminta” vanguard-vanguardnya jadi korban. Menjadi martir untuk kehidupan lebih baik, lepas dari cengkeraman kekuasaan hegemonik. “Saya memilih untuk di dunia gerakan,” ujar salah satu korban penghilangan paksa Herman Hendrawan di salah satu suratnya. Bima Petrus, Suyat, Wiji Thukul, dan Herman merupakan contoh dari beberapa dari mereka yang hilang. Belum lagi yang harus meregang nyawa demi suatu cita-cita.

Represivitas selayaknya pemerintahan Suharto memang berkurang seiring kejatuhannya. Namun, kekerasan itu telah berubah sifat, menjadi lebih halus dengan menggunakan “tangan-tangan tak nampak.” Kemiskinan dan kelaparan tetap jadi nuansa biru pasca tumbangnya otoritaianisme. Kekerasan tradisional itu akhirnya bermetamorfosis dengan model lain yang lebih canggih, dengan metode “pemiskinan” melalui regulasi tak pro rakyat.

Negara “dilemahkan” dengan beragam cara, antara lain: mulai dari penjualan aset-aset negara secara signifikan, “pengaburan” kewajiban obligor BLBI, dan kenaikan harga BBM. Rakyatlah yang jadi korban pertama beleid demikian. Secara substansi merupakan perpanjangan tangan dari kekerasan-kekerasan sebelumnya yang telanjang. Represi dilakukan bukan secara fisik tapi mental. Kekerasan itu tak lagi dilakukan dengan peluru. Dikejawantahkan dalam rupa subordinasi peran negara dalam menciptakan kesejahteraan.

Peri-peri itu pun hanya bisa duduk termenung dalam kesendirian. Kesepian dalam hiruk-pikuk pesta politik tak berujung. Hanya bisa menonton “pertunjukan teater” penuh ketelanjangan, berbagi kekuasaan dengan hitungan apa yang bisa didapat. Meski sendiri, peri-peri itu senantiasa becakap dengan keheningan, membicarakan hitung-hitungannya sendiri.

Bacaan:
Pramoedya Ananta Toer, Hoakiau,…
Geoff Simons, Indonesia: The Long Oppression, 2000
John Perkins, Confession of an Economic Hit Man, 2004
___________, Confession of an Economic Hit Man II, 2007
Rourke, Reformasi, 2000
Mafia Barkeley

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s