Ironi Penegakan HAM: Rangkaian Benang Kusut

Posted: 3 Oktober 2009 in Hukum
Tag:,

Gegap gempita pemilihan umum anggota legislatif membawa berkah tersendiri dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) yang menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara mendapat respon positif dari parlemen. Respon untuk menyelidiki kekisruhan dalam wujud usulan hak angket.

Banyak pihak akan menilai hal ini sangat erat dengan kepentingan politik. Kepentingan atas hilangnya suara-suara potensial yang dapat menambah pudi-pundi suara. Terlepas dari itu semua, langkah ini cukup progresif ditengah minimnya perhatian atas isu hak asasi manusia (HAM). Baik selama perjalanan lima tahun belakangan atau saat kampanye lalu.

Hilangnya hak konstitusional warga negara memang sesuatu yang tak boleh terjadi. Memilih atau dipilih dalam suatu pemilihan merupakan hak setiap orang. Konstitusi dengan tegas menyatakan hal ini sebagai hak bagi setiap warga negara. Siapa pun tak dapat mereduksinya, kecuali sedang terkena pembatasan secara konstitusional.

Langkah progresif parlemen dengan mengusulkan hak angket terkait hilangnya hak konstitusional warga negara harus diapresiasi sewajarnya. Tak perlu disambut hura-hura maupun pesta pora karena hal inilah yang memang harus terjadi. Tak hanya duduk manis melihat HAM tercabik-cabik. Menurut Bambang Widjojanto, memilih adalah hak asasi warga negara sehingga pengabaian terhadap hal itu (DPT) merupakan bentuk dari pelanggaran HAM (Kompas, 17/4).

Tak perlu dipungkiri maupun berkilah dengan dalil apa pun, nuansa politik memang sangat kental didalamnya. Namun, substansi didalamnya harus dapat apresiasi, sebagai upaya penegakan HAM. Suatu langkah yang jarang terjadi di negeri ini. Perlu dapat dukungan dari semua pihak agar dapat terus berjalan (tak senasib dengan angket BBM).

Namun, dibalik semua ini, dalam konteks HAM, cukup kontras saat kampanye berlangsung. Isu-isu tentang HAM dipinggirkan begitu saja, kurang dapat perhatian dari partai politik (Kompas, 18/3). Parpol-parpol saat itu tak detil membeberkan strategi mereka terkait HAM. Kurang dapat perhatian sehingga hanya dijadikan isu tambahan belaka. Bahkan hanya dibahas oleh sekitar 50 persen kontestan pemilu (Kompas, 11/3).

Masalah HAM sangat erat dengan sejarah masa silam. Sejarah yang menggoreskan luka bagi mereka yang “disingkirkan.” Luka mendalam itu pun masih belum juga sembuh. Luka akibat sayatan kekejaman rezim otoriter yang dengan begitu saja mencabut kemanusiaan di nusantara.
Menyimak pemaparan Geoff Simons (2000) dalam bukunya “Indonesia: The Long Oppression”, pelanggaran HAM kerap terjadi. Membawa korban cukup besar hingga menyanyat rasa kemanusiaan.

Serasa tak cukup air mata ini keluar tatkala mendengar mereka yang harus di “Pulau Buru”-kan. Apalagi harus mendengar kisah tragis anak-anak mereka yang seharusnya terpenuhi hak-haknya. Ditambah lagi dengan kemalangan mereka-mereka, korban maupun keluarganya, di Talangsari, Tanjung Priok, Aceh, Papua, maupun tempat-tempat lainnya. Hak sebagai korban atau keluarganya tak dipenuhi dengan maksimal, bahkan nihil.

Kegalauan juga hinggap di kepala para orang tua aktivis yang hilang menjelang reformasi tiba. Tanpa lelah, mereka terus mencari keadilan dan mencari kepastian atas nasib anak-anak mereka. Anak-anak yang sampai sekarang belum diketahui dimana rimbanya. “Setiap hari selalu mengingat anak yang hilang, selalu ingat. Selalu menangis sampai saat ini,” tutur Nurhasanah (52), Ibunda Yadin Muhidin, seusai beraudiensi dengan Menteri Hukum dan HAM Nopember tahun lalu.

Konstelasi yang terjadi saat ini juga berjarak jauh dengan fenomena terkait HAM lainnya.Hasil penyelidikan Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM berat banyak yang mandeg di Kejaksaan Agung. Kasus Wasior, Wamena, Talangsari, dan penghilangan orang secara paksa jadi bukti nyatanya. Tindak lanjutnya nihil, penyidikan tak dijalankan sesuai harapan. Tak ada proses lanjutan untuk memberi rasa keadilan terhadap korban maupun keluarganya.

Namun, apa sikap parlemen terhadap hal ini? Sekedar dipertanyakan tatkala Kejaksaan Agung sedang melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR. Sebatas itu saja, tak ada aksi progresif untuk menuntaskannya. Aksi “sehebat” hilangnya hak konstitusional warga negara seperti yang terjadi sekarang hilang ditelan bumi. Tak ada inisiatif untuk memertanyakan (interpelasi), bahkan menyelidiki (angket) masalah ini. Apakah karena “tak laku” secara politis? Entah apalah jawabannya.

Dari sisi kuantitas (jumlah korban), kasus hilangnya hak konstitusional warga negara dalam pemilu ini memang lebih besar. Kira-kira ada 20 juta orang yang memunyai hak pilih tak bisa meramaikan pesta demokrasi karena tak masuk DPT. Namun, kemanusiaan itu tak pernah mengenal jumlah korban. Kemanusiaan itu bukan soal bilangan cacah yang tercantum sebagai korban. Kemanusiaan adalah satu dan tak bisa dibagi lagi dengan apa pun.

Iklan
Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s