Tentang Neoliberalisme: Catatan Pendek Peran Negara

Posted: 28 September 2009 in Politik

Globalisasi dan neoliberalisme membuat dunia jadi sebuah kepulauan. Dan ia harus dibubuhi logika pasar. Kepingan-kepingan ini harus diorganisir menjadi denominator bersama. Inilah yang kami sebut “bom finansial. (Subcomandante Marcos)

 

 

Perdebatan tentang neoliberalisme semakin mendapat tempat sebagai diskursus di tanah air akhir-akhir ini. Beragam opini dan pemberitaan di media massa muncul dengan beragam perspektif. Mulai dari sekedar definisi ekonomi hingga memautkannya dalam konteks budaya kompleks. Kondisi demikian bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, banyak kepentingan yang melatarbelakangi pencuatan kembali wacana yang selama ini “sengaja” ditengggelamkan kekuasaan karena dinilai bisa membahayakan posisi modal-finansial. Bantahan-bantahan pun mengalir dengan tajam seiring menguatnya isu ini.

Dalam konteks pertarungan memperebutkan kekuasaan dalam pilpres mendatang, wacana neoliberalisme dikaitkan dengan dikothomi  para calon yang hendak bertanding. Sayangnya, wacana neoliberalisme dalam yang sekarang muncul ke permukaan hanya disandarkan pada paradigma kekuasaan (kepentingan politik) dalam pendekatan ekonomi, antara pasar bebas dengan kerakyatan. Meski demikian, diskursus neoliberalisme yang sekarang tengah melanda negeri ini layak untuk diapresiasi. Fenomena ini bisa melahirkan kesadaran baru masyarakat bahwa mereka selama ini ditipu oleh para penguasa dan pembesar. Instrumen yang digunakan untuk menggunakan metode ini sangat beragam, tapi mengerucut pada satu titik: kesadaran manusia.

Secara umum, neoliberalisme yang sekarang diperdebatkan pada dasarnya sangat jauh dari makna dari paham itu sendiri. Neoliberalisme bukan semata-mata disimplifikasikan dalam rumusan ekonomi, antara pasar dan ekonomi kerakyatan. Neoliberalisme dalam bahasa singkat dapat dirumuskan sebagai konsep penciptaan manusia dalam satu dimensi saja. Manusia tunggal yang tak mengakui adanya perbedaan secara sosial, budaya, dan politik. Dalam hal ini, neoliberalisme merupakan proses hemogenitasi masyarakat dalam satu layar kekuasaan dengan menggunakan hegemoni modal-finansial sebagai instrumen. Sebagai paham, neoliberalisme memunyai mekanisme atau instrumen untuk penyebarannya, yaitu globalisasi (Subcomandante Marcos, 2006). 

Neo-liberalisme sendiri secara mendasar, sebagai bentuk kompleksitas, tak berdiri sendiri. Hadir sebagai ikutan dari proses panjang penuh liku dengan kekuatan kapitalisme sebagai pendorongnya. Kapitalisme dalam hal ini mencoba “menggugah” kesadaran manusia dan digantungkan pada keinginan pemuasan terhadap dunia dengan menghapus keberagaman (inklusivitas) yang ada (lihat, Bryan S. Turner, 2002). Karena itu, definisi neoliberalisme yang saat ini berkembang tentu saja jauh dari pengertian dasarnya. Spektrum yang digunakan untuk definisi tersebut sangat sempit sehingga simplifikasi sering terjadi dan membuat makna neoliberalisme itu sendiri jadi kabur.

Meski  tak bersesuaian antara teori dan praksis atas neoliberalisme,  wacana yang sekarang berkembang itu pada dasarnya masih punya keterkaitan. Benang merahnya terletak pada penggunaan kapitalisme dengan mekanisme pasar yang berujung pada lahirnya neoliberalisme. Pasar bebas dengan kapitalisme sebagai nafasnya, nilai-nilai kolektivitas dianggap sebagai penghalang. Individualisasi harus dilakukan dengan memrivatkan barang-barang publik atau aset negara dan kapitalisasi seluruh aspek kehidupan serta sumber daya yang ada (Subcomandante Marcos, op. cit.). Kapitalisme dalam hal ini berjalan diatas kompetisi, penghapusan pelayanan dan perlindungan sosial, serta internasionalisasi atau homogenitasi sejarah yang menjadi landasan dari pasar bebas.

Negara dan Pasar

Penolakan terhadap paham neo-liberal yang dituduhkan pada salah  satu calon wakil presiden memang layak diapresiasi. Begitu pula para pembantu penguasa yang duduk dalam kabinet periode 2004-2009. Mereka menyatakan, neoliberalisme selama ini tak pernah diterapkan di Indonesia meski pada dasarnya, sejak pemerintahan Suharto sudah didengungkan dengan kencang. Keterlibatan negara dalam perekonomian jadi tameng untuk menangkis semua isu yang beredar dalam masyarakat. Negara selama ini dinyatakan senantiasa turut serta dalam perekonomian, tidak serta-merta diserahkan pada mekanisme pasar. Beragam kebijakan yang dikeluarkan merupakan bukti nyata adanya perhatian pemerintah terhadap mekanisme perekonomian, seperti: Bantuan Langsung Tunai dan program UMKM.

Adanya bantahan terhadap penerapan neoliberalisme atau mekanisme pasar bebas selama lima tahun terakhir terlihat absurd. Kenyataan di lapangan berbeda sama sekali dengan pernyataan para petinggi-petinggi  tersebut. Pengurangan subsidi BBM, privatisasi, dan utang merupakan salah satu bukti nyata dari dianutnya mekanisme pasar. Mulai 2004 sampai dengan 31 Januari 2009 , total utang Indonesia mencapai 1.660 triliuan rupiah. Sejak April 2008-Mei 2008 sebanyak 40 BUMN didata untuk diprivatisasi, serta PT Garuda Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, dan PTPN III, VI, VII merupakan beberapa korban kebijakan tersebut (Republik Tanpa Alternatif, Kompas, 16/5).

Kontradiksi antara pernyataan dengan fakta yang ada tentu saja harus dikembalikan lagi pada teori terkait peran negara dalam era sekarang. Menurut Gilpin dalam bukunya “Runtuhnya Kapitalisme Global“ (2002), ada tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk menganalisis posisi-negara bangsa di  era kapitalisme global saat ini, yaitu: pasar bebas, nasionalisme, dan komunitarian. Dalam konteks tulisan ini, pendekatan pasar bebas sangat relevan untuk mengetahui posisi pemerintah selama ini karena adanya kontradiksi antara pernyataan dan fakta. Pendekatan pasar bebas ini mencakup posisi negara sebagai “penjaga malam” saja dan jadi katalisator kapitalisme.

Dalam perspektif negara berperan sebagai “penjaga malam”, fungsinya digantikan oleh aktor-aktor non-state. Hal ini didasari oleh fenomena 4I: investasi, industri, individu, dan informasi (Ohmae dalam Lechner dan Boli, 2000). Kekuatan-kekuatan non-negara menjadi lebih kuat dibandingkan negara yang memiliki otoritas politik atas negara dan rakyatnya. Para pendukung neo-liberalisme ekonomi mempunyai keyakinan bahwa globalisasi ekonomi akan mendorong kemakmuran, dengan demikian juga berimbas pada demokrasi. Seperti yang dikatakan Hayek, pasar bebas tidak selalu beroperasi sempurna, tetapi keuntungannya secara radikal lebih banyak daripada kerugiannya. Ditambahkan juga oleh Friedman, sistem pasar merupakan dasar tatanan yang murni bebas sebab kebebasan ekonomi merupakan syarat esensial dari kebebasan politik (Adams, 2002). Perspektif kedua, negara dipandang sebagai  bagian terpenting dalam ekspansi kapitalisme karena memiliki legitimasi politik sah di teritorinya terutama dalam memuluskan kebijakan pro kapitalis (pasar). Institusi pasar pada tingkat nasional (terlepas apakah berinteraksi dengan negara lain atau tidak) senantiasa berkembang berdampingan dengan institusi negara atau pemerintahan (state institution governance) karena institusi pasar tidak mungkin berkembang sendiri tanpa basis institusi negara (Rachbini dalam Hirst dan Thompson, 2001. Lihat juga, Wallerstein, States? Sovereignity? The Dillemmas of the Capitalists in the Age of Transition).

Pemaksaan perekonomian lintas batas (trans-boundaries) tanpa melibatkan kalkulasi sosial dan politik ini pararel (disamping proses homogenitasi) dengan fragmentasi politik dalam masyarakat. Menurut Joan M. Nelson (lihat, Diamond dan Plattner, 1995), terdapat empat korelasi diantara keduanya, yakni: 1) berkaitan dengan kredibilitas dan popularitas pemerintah dalam memelihara stabilitas politik dan kapasitas pemerintah, 2) berpengaruh terhadap kemiskinan dan kesenjangan, 3) berpengaruh atas relasi antara negara dan ekonomi, 4) berpengaruh secara relatif atas kekuasaan dan koalisi. Dengan demikian, fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan korelasi teoretik Nelson di atas sangat relevan untuk menyatakan tuduhan beberapa pengamat tak salah alamat. Pemerintah memang tak melepas perekonomian ke dalam mekanisme pasar, tapi menggunakan Negara sebagai katalisator invansi kapitalisme di Indonesia. Intervensi Negara yang selama ini didengungkan perlu dilihat ulang. Apakah Negara memang dimanfaatkan untuk pemerataan atau dijadikan katalisator kapitalisme???

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s