Efektivitas Piagam ASEAN: Asia Tenggara Bukan Eropa Barat

Posted: 28 September 2009 in Hubungan Internasional
Tag:, , , , ,

Mengikuti perkembangan dunia, bentuk kerjasama regional berkembang dan menguat dalam hubungan internasional saat ini. Format kerjasama kawasan jadi sarana untuk “mengadaptasi” globalisasi yang berlari cepat, dari tetesan menjadi banjir (Gilpin&Gilpin, 2000: 5-6). Seperti yang dikatakan Kenichi Ohmae, empat “I” jadi pemicu munculnya regionalisme untuk menjawab globalisasi. Investasi, industri, individu, dan informasi jadi pemicunya.

Regionalisme Uni Eropa merupakan contoh ideal “negara” kawasan yang mengakar dan terintegrasi. Tak pelak, beragam institusi regional mencoba mengarahkan sasarannya menyerupai ikatan negara-negara Eropa Barat tersebut. Mengadaptasi skema-skema yang membentuk Uni Eropa hingga jadi kekuatan perekonomian global.

Association of South Asian Nations (ASEAN) tak luput mecoba mengikuti jejak sukses Uni Eropa. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini mencoba mengarahkan dirinya menjadi “Uni Eropa” di Asia. Melalui Piagam ASEAN (ASEAN Charter), kawasan Asia Tenggara hendak disatukan dalam satu entitas dengan mekanisme ekonomi sebagai awalan.

 

Dengan mengawali liberalisasi ekonomi kawasan, ASEAN mengadaptasikan kesuksesan Uni Eropa dalam dirinya. Beragam upaya dilakukan dengan awalan meliberalkan kawasan Asia Tenggara secara ekonomi terlebih dulu. Pada 2015, sesuai hasil KTT Cebu Filipina, kawasan ASEAN direncanakan jadi single market.

 

Upaya liberalisasi ini secara eksplisit ditegaskan dalam artikel 1.5 Piagam ASEAN. “To create a single market and production base…which there is free flow of goods, services, and investment…and freer flow of capital.” Pasar bebas di kawasan ini dengan tegas hendak diciptakan dan diimplementasikan.

 

Penciptaan pasar tunggal ASEAN ini tak ubahnya dengan langkah awal Uni Eropa hingga menuju kondisi sekarang. Melalui Traktat Roma yang ditandatangani 25 Maret 1957, negara-negara di Eropa Barat ini berusaha menyatukan aktivitas ekonomi mereka sebelum melaju pada integrasi yang tercipta sekarang. Melaju melalui tahapan cukup panjang dengan puncak adanya mata uang tunggal Euro.

 

Meski secara konseptual langkah tersebut penuh keniscayaan, ada beberapa aspek yang terlupakan dalam upaya ASEAN. Prasyarat adanya negara hegemon agar kesinambungan integrasi terus terjaga tak dimiliki ASEAN. Pemegang hegemonic stability belum ada di Asia Tenggara.

 

Kekuatan tiap-tiap negara hampir merata meski dalam beberapa segi ada kesenjangan didalamnya. Contohnya, Singapura punya kekuatan ekonomi besar, dan Indonesia dengan sumber power tangible juga berpeluang besar. Namun secara politik dan ekonomi belum ada yang mampu jadi “pemimpin” kawasan, bergerak linear sesuai kepentingan nasional masing-masing.

 

Mengasumsikan regionalisme sebagai suatu tatanan internasional, dunia memerlukan sebuah negara dominan untuk menciptakan dan menjalankan aturan-aturan perdagangan bebas dalam sistem tersebut. Negara tersebut harus memunyai hegemon untuk jadi pemimpin (Griffiths and O’Callaghan, 2002: 135-137).

 

Uni Eropa dalam perjalanan integrasinya memunyai prasyarat tersebut. Prancis dan Jerman merupakan negara hegemon yang punya pengaruh besar untuk memberikan sanksi positif bagi negara lainnya bagi penciptaan keseimbangan sistem. Salah satu contoh ketakseimbangan sistemik itu ketika Prancis menolak konstitusi Uni Eropa. Hegemoni Perancis membuktikan diri dalam sistem internal Uni Eropa.

 

Namun, ASEAN dalam hal ini miskin dengan negara hegemonik karena diantara mereka memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tentunya hal ini dapat memperberat langkah ASEAN menuju bentuk ”Uni Eropa.” Anarkhisme dalam sistem internasional seperti yang dipaparkan Morgenthau terus berjalan sesuai kepentingan nasional tiap-tiap negara.

 

Liga Bangsa-Bangsa merupakan contoh konkret kegagalan organisasi multinasonal akibat ketiadaan negara hegemon. Organisasi internasional yang dibentuk pasca Perang Dunia I ini menyerahkan sepenuhnya struktur kekuasaan secara merata. Akibatnya, secara simultan LBB bubar karena ketiadaan kontrol kuat suatu kekuatan hegemonik.

 

Meski integrasi jadi domain liberal, realisme politik hinggap terus dalam suatu negara-bangsa. Nasib ASEAN menuju suatu stabilitas untuk mengarah pada integrasi dapat menemui hambatan signifikan. Bahkan bisa berhenti ditengah jalan jika negara hegemonik belum juga ada seperti halnya Perancis dan Jerman di Uni Eropa.

 

Sejarah Kolonialisme

 

Aspek historis negara-negara ASEAN juga perlu dapat perhatian dalam menentukan masa depan integrasi mereka. Aspek ini senantiasa dilupakan para decision maker yang serta-merta ingin mengadopsi kesuksesan Uni Eropa. Sejarah yang melingkupi tiap-tiap negara kurang dapat perhatian meski hal itu dominan dalam perjalanan menjadi negara-bangsa.

 

Negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Thailand, merupakan wilayah bekas jajahan bangsa Eropa. Menjadi sebuah bangsa merdeka dilalui dengan perjuangan panjang untuk lepas dari kolonialisme. Artinya, kemerdekaan dan kedaulatan jadi barang mahal yang tak bisa dilepas begitu saja.

 

Mahalnya kemerdekaan ini berdampak pada kondisi psiko-politik bangsa yang mendiami negara di Asia Tenggara. Nasionalisme cenderung mengakar dalam diri bangsa yang lahir dari perjuangan panjang akibat kolonialisme. Akibatnya, memertahankan keutuhan kemerdekaan akan terus terjadi tanpa kompromi.

 

Sejarah Indonesia, Malaysia, Philipina, dan Vietnam dapat jadi contoh bagaimana membentuk negara-bangsa merdeka sangat sulit. Alhasil, kedaulatan yang telah diraih akan sulit untuk dilepaskan, meski secuil. Nasionalisme yang mengakar kuat tetap jadi acuan bagaiman negara-bangsa harus menjelajahi anarkhisme sistem internasional.

 

Kontras dengan apa yang terjadi di Eropa Barat dengan Uni Eropa-nya. Sejarah mencatat, bangsa ini senantiasa jadi negeri kolonial. Belanda menguasai Indonesia, Inggris berkuasa atas Malaysia serta Singapura, dan Prancis atas Vietnam. Sebuah bangunan sejarah yang asimetris dan jarang jadi pertimbangan dalam pengimplementasian Piagam ASEAN.

 

Variabel politiko-historis tetap erat dalam sebuah entitas negara-bangsa yang terbentuk melalui proses panjang. Kondisi demikian dapat menciptakan keengganan untuk mengintegrasikan diri dala organisasi regional yang harus merelakan secuil kedaulatan. Kondisi psiko-politik ini merupakan gejala yang wajar dalam suatu bangsa. Berupaya menjaga identitas politik yang melekat dan dapat penegasan dalam kemerdekaan. Nasionalisme tetap jadi kekuatan paling mencolok dibanding unsur-unsur identitas lainnya (Benjamin Barber, 2002: 254).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s