Bara DPT

Posted: 16 September 2009 in Politik

Hasil Pemilihan Umum anggota legislatif yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabtu lalu (9/4) sangat mencengangkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pelaksanaan Pemilu, warga negara yang tak gunakan hak pilihnya jadi “pemenang.” Jauh dari perolehan suara partai politik pemenang pemilu yang diumumkan KPU, Partai Demokrat.

Besarnya jumlah angka golput ini bukan akibat dari sikap politik pemilih semata. Kisruhnya daftar pemilih tetap (DPT) punya andil cukup besar atas kemenangan ini. Banyak warga negara kehilangan hak pilihnya akibat kekisruhan tersebut. Hal ini membuat munculnya protes dari kontestan pemilu maupun masyarakat sendiri.


Tidak beresnya DPT mencuat ketika pelaksanaan pemilu pada 9 April tersebut tinggal beberapa pekan. Pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang memakan waktu lama (putaran III) jadi pemicunya. Temuan ketidakberesan DPT di Jatim menimbulkan lahirnya “kesadaran” akan buruknya pendaftaran pemilih. Kondisi demikian menimbulkan banyaknya pemilih kehilangan hak pilihnya pada Pilkada yang dimenangkan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf itu.

Masalah yang terjadi pada Pilkada Jatim ternyata bukan kejadian lokal. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kekisruhan DPT bersifat nasional. Sebelum pelaksanaan Pemilu 9 April, desakan untuk memperbaiki DPT berdatangan, KPU didorong untuk memerhatikan hal tersebut. Hilangnya hak pilih warga negara tersebut akhirnya terbukti juga. Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, jutaan warga negara kehilangan hak pilih dalam Pemilihan anggota legislatif (Kompas.com, 8/5).

Ketidakberesan masalah DPT sebenarnya bisa terbaca sejak tahun lalu. Pilkada Jatim dalam hal ini dapat jadi acuan, selain karena sebagai titik awal munculnya kisruh DPT ke permukaan. Pelaksanaan Pilkada Jatim pada Juli tahun lalu pada dasarnya tak lepas dari masalah DPT. Sebanyak sekitar 40% warga Jatim yang punya hak pilih tak bisa gunakan haknya, terlepas dari golput karena sikap politik atau tidak terdaftar. Menurut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), banyak warga Jatim memilih golput karena namanya tak masuk DPT (Koran Jakarta, 28/7/2008).

Begitu pula dalam penyusunan DPT untuk Pileg lalu. Kekhawatiran akan amburadulnya DPT pada dasarnya sudah dapat diidentifikasikan jauh-jauh hari. Bahkan penyelenggaran Pemilu (KPU) pesimis akan kualitas DPT karena buruknya Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Depdagri buruk. Salah satu contohnya adalah di beberapa daerah ada satu keluarga jumlahnya 116-200 orang. Alhasil, perbaikannya akan dilakukan KPU pasca penetapan DPS, dan hal ini harusnya dilaksanakan sebelum diumumkan. (Koran Jakarta, 8/8/2008)

Kondisi demikian (buruknya DPT) tak bisa berdiri sendiri sebagai mata rantai yang terputus dengan faktor lainnya. UU No. 10/2008 tentang Pemilu memunyai tingkat rigiditas cukup tinggi sehingga KPU tak bisa menyiapkan Pemilu secara normal. Ditambah lagi dengan lambannya pencairan anggaran untuk Pemilu yang menghambat kinerja KPU. “Ada ketidaksinkronan antara UU dengan manajemen birokrasi keuangan di Departemen Keuangan,” ujar anggota KPU I Gusti Putu Artha. (Koran Jakarta, ibid.)

Namun, indikasi yang telah terbaca sebelum kekisruhan DPT untuk Pileg tak dapat respon dari KPU atau Pemerintah. Malahan, kedua institusi tersebut “saling menyalahkan” satu sama lain atas ketidakberesan hal ini. Apabila ditarik lebih jauh lagi, DP4 yang dihasilkan oleh Depgadri merupakan sumber kesalahan karena KPU dalam hal ini hanya berperan sebagai user. Begitu pula KPU. Lambannya respon atas indikator ini menyebabkan kisruh DPT yang berdampak pada hilangnya hak pilih warga dan penggelembungan di sisi lainnya.

Lambannya pengesahan UU Pemilu juga dapat jadi penyebab kekisruhan ini. UU Pemilu sangat lambat pengesahannya (Februari 2008). Kelambatan ini menyebabkan kurang maksimalnya penyelenggaraan Pemilu karena rentang waktu yang sangat mepet untuk persiapan hajatan besar ini. Sungguh ironis apabila DPR hanya menyalahkan penyelenggara Pemilu (KPU) sebagai “biang” kekisruhan. Pemerintah sebagai penyedia DP4 juga punya andil sangat besar, dan DPR berperan dalam pembentukan landasan hukum pelaksanaan Pemilu.

Akibat dari kisruhnya DPT ini, banyak anggota masyarakat yang sudah memunyai hak pilih harus “rela” tak bisa berikan suaranya. Golput pun jadi pemenang sesungguhnya dalam Pileg April lalu (horeee…:D) dengan mendapatkan 49.677.076 (29,01%) suara. Jauh dari perolehan suara parpol pemenang (Partai Demokrat) yang “hanya” mendapatkan 21.703.137 suara. Tentu saja keadaan seperti ini cukup memrihatinkan, kecuali para pemilih golput ini mengambil tindakan karena memang benar-benar enggan gunakan hak pilihnya akibat suatu pilihan politik tertentu.

Setelah mencoba menelaah fakta-fakta di atas, secara garis besar, kekisruhan DPT pada dasarnya sudah diramalkan bakal terjadi jauh-jauh hari. Sayangnya, institusi-intusi terkait penyelengaraan Pemilu miskin dalam merespon situasi yang tengah berkembang sebelumnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s