TANTANGAN ASEAN COMMUNITY

Posted: 14 September 2009 in Hubungan Internasional
Tag:, , , , , ,

Genap 42 tahun Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) berdiri dan wewarnai kancah politik internasional. Melaju terus seiring berjalannya waktu dengan sejumlah adaptasi terhadap perubahan konstelasi dan kontestasi politik regional maupun global. Menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bekerjasama.

Organisasi regional ini pun melakukan akselerasi guna merespon keadaan sekitar. Moment terbesar dalam sejarah perjalanan ASEAN kali adalah pengimplementasian Piagam ASEAN (ASEAN Charter) melalui ASEAN Community pada 2015. Namun, kemajuan pesat ASEAN ini dapat menimbulkan masalah sendiri, terutama ketika ASEAN Community diterapkan.

Masalah yang berpotensi muncul tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi ASEAN. Tantangan untuk segera dipecahkan bersama sebelum ASEAN Community benar-benar direalisasikan. Hal ini perlu dipecahkan secara bersama karena bersumber dari internal ASEAN sendiri.

“Memunculkan” Negara Hegemon

Kekuatan tiap-tiap negara dalam sebuah organisasi antar-negara tidaklah sama. Namun, mereka tetap memunyai kesamaan dalam hal naluri untuk meraih, memertahankan, dan mengakumulasikan kekuatan masing-masing. Karena itu, meskipun telah diikat dalam suatu kerjasama, anarkhisme sistem internasional tak bisa serta-merta hilang begitu saja. Kepentingan nasional tetap jadi acuan utama.

Untuk itu, adanya negara yang mampu berperan sebagai “pengatur” dinamika kawasan sangat penting dalam hal ini. Berperan sebagai penyeimbang untuk menjaga dan memantapkan stabilitas kawasan guna mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Negara “pengatur” dinamika kawasan ini harus memunyai dominasi dan determinasi tinggi. Memunyai kekuatan paling besar sehingga mampu menghegemoni negara-negara anggota lainnya. Pentingnya hal ini, menurut Griffiths dan O’Callaghan dalam bukunya International Relations: The Key Concepts (2002), agar aturan yang telah disepakati bisa dijalankan oleh negara-negara anggota.

Keberadaan negara hegemon menjadi penting karena pasar bersama akan dijalankan sebagai bentuk implementasi salah satu pilar ASEAN Community, ASEAN Economic Community. Namun, untuk bisa menjadi negara hegemon seperti yang dikatakan Griffiths dan O’Callaghan tersebut, suatu negara harus memunyai kapabilitas dan komitmen terhadap kawasan. Mampu mendistribusikan sumber daya yang ada sehingga tiap-tiap negara merasa diuntungkan.

Disamping itu, kekuatan (power) juga menjadi pertimbangan utama dalam hal ini. Suatu negara dapat memunyai kapabilitas dan komitmen seperti penjelasan di atas harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Memunyai kapasitas dan kapabilitas di bidang ekonomi, politik, dan militer.

Uni Eropa merupakan contoh nyata bagaimana keberadaan negara hegemon di organisasi regional bekerja. Jerman dan Perancis merupakan poros dari keberadaan Uni Eropa karena mereka memiliki sejumlah persyaratan untuk itu. Kedua negara ini memunyai peran untuk menjaga stabilitas kawasan dengan kekuatan pengaruh yang mereka miliki.

ASEAN tentu saja belum memunyai negara yang mampu berperan selayaknya Jerman dan Perancis dalam Uni Eropa. Kekuatan-kekuatan pada negara-negara anggota ASEAN masih berserakan, belum ada yang mampu menjadi negara dominan. Negara yang mampu menjadi hegemon untuk mengatur “ritme” kawasan.

Kurun waktu enam tahun ke depan dapat menjadi momentum bagi negara-negara anggota ASEAN untuk “memunculkan” negara hegemon. Namun, upaya ini tak bisa serta-merta dilakukan. Harus ada “kesepakatan bersama” diantara negara-negara anggota dan proses tersebut berjalan secara alamiah.

Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk pasca Perang Dunia I dapat jadi pelajaraan berharga. Ketiadaan negara hegemon dalam organisasi tersebut menyebabkan keberadaannya tak efektif dan kemudian bubar akibat anarkhisme sistem internasional.

Tantangan Penegakan HAM

Salah pasal dalam Piagam ASEAN menyebutkan adanya keharusan untuk membentuk Badan HAM di kawasan ini. Badan HAM ASEAN merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi ASEAN Community. Keberadaannya sendiri saat ini sedang dalam tahap akhir, pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi pada Oktober mendatang.

Masalah HAM merupakan isu serius yang terus menderu di Asia Tenggara. Sikap silent diplomacy terhadap pelanggaran HAM yang selama ini diterapkan mendapat tantangan tersendiri. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negara angggota ASEAN cenderung “diabaikan” demi menjaga sikap non-intervensi.

Karena itu, keberadaan Badan HAM ASEAN nantinya perlu mendapatkan perhatian serius, terutama terkait kewenangan yang dimiliki. Tentu saja, efektivitas Badan HAM ASEAN dalam melaksanakan tugas tak bisa lepas dari keberadaan negara hegemon. Negara yang memunyai kapabilitas untuk mendorong suatu kebijakan tertentu.

Disamping itu, Badan HAM ASEAN juga memunyai tantangan tersendiri atas keberadaanya. Penerapan pasar bebas dapat menjadi tantangan serius bagi organ baru ini, terutama terkait pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

Artikel 1.5 Piagam ASEAN secara tegas menyebutkan penerapan perdagangan bebas secara utuh. Tak hanya arus barang saja, termasuk investasi dan  manusia (buruh) secara bebas (free flow).

Penerapan pasar bebas berpotensi mengabaikan aspek kesejahteraan pada manusia yang hidup didalamnya. Dominasi kapital dapat mereduksi kesejahteraan karena pasar pada dasarnya tidak memunyai agenda sosial, hanya memikirkan profit. Kondisi demikian dapat mereduksi tujuan dari pembentukan Badan HAM ASEAN itu sendiri karena pelanggaran hak-hak ekosob sangat mungkin mudah terjadi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s