EPOS KEGILAAN

Posted: 14 September 2009 in Sosial-Budaya

“Kekuasaan akan melahirkan pengetahuan, dan pengetahuan akan melahirkan kekuasaan.” (Michel Foucault)

Fenomena keberadaan orang gila bukanlah barang baru dalam peradapan manusia. Setiap zaman memiliki cirri khas tersendiri dalam memandang manusia-manusia yang memunyai cara pandang tersendiri terhadap dunia. Masuk dalam kategori abnormal karena cara pandang beda sehingga mendapatkan status “liyan” dari lingkungannya. Rasionalitas yang mereka miliki diberi label irasional karena berbeda dengan mayoritas, dan kehidupannya pun diletakkan dalam ruang tersendiri, jauh dari hingar-bingar sosialitas manusia. “Penjara” rasionalitas pun jadi tempat bagi mereka yang gila ini dengan justifikasi diagnosa medis dari institusi berwenang.

Kegilaan dalam suatu masyarakat memunyai sejarah sendiri-sendiri yang mewakili zamannya. Zaman gelap, pencerahan, dan industri, misalnya, memunyai definisi tersendiri tentang apa yang disebut gila. Pada dasarnya kegilaan tak berhadapan vis a vis situasi sosial masyarakat, tapi bertemali erat dengan relasi kuasa yang terbentuk didalaamnyaa. Salah satu contohnya adalah pada abad pertengahan yang gelap (the dark middle age) di Eropa. Definisi orang gila merujuk pada mereka-mereka yang tak terintegrasi dalam masyarakat, manusia tanpaa loyalitas terhadap kekuasaan gereja. Mereka pun layak mendapatkan hukuman karena sikap membangkangnya.

Dalam masyarakat kontemporer, kategori “liyan” yang melekat dalam diri orang-orang yang dianggap gila ini sangat erat dengan kekuasaan. Relasi kekuasaan dalam rumah sakit jiwa (RSJ) menggambarkan suatu hubungan asimetris yang melahirkan subyek dan obyek kuasa. Dalam studinya tentang kriminologi, Foucault mengatakan, orang “gila” dipinggirkan, dimasukkan dalam RSJ, bahkan dipenjara oleh mereka yang “waras” Tindakan ini diambil agar muncul wacana kontrol sosial berupa jangan pernah mengikuti cara hidup orang “gila” dan patuhilah aturan-aturan orang “waras”. Peraturan orang “waras” adalah kekuasaan. Bagi Foucault orang “gila” mewakili praktek-praktek yang berusaha mendobrak kekuasaan. (Silverman dalam Wahyu Wicaksana, 2004. Tidak diterbitkan).

Diskursus HAM

Rumah sakit jiwa sebagai tempat penggemblengan norma agar sesuai dengan kelakuan mayoritas memunyai peran signifikan dalam mendefinisikan kegilaan. Normalisasi dilakukan di tempat ini agar tak lagi menjadi deviant dalam masyarakat. Dalam wujud “primitif”, pengasingan disertai belenggu kesendirian tanpa kebebasan bergerak (pasung). Mereka yang dianggap gila dipenjara dalam ruang sunyi tanpa interaksi dengan perlakuan berbeda dari “penguasanya”. Masyarakat yang mengaku modern pun melakukan tindakan serupa. Sebagian tempat-tempat penampungan bagi mereka sangat jauh dari layak. Pemenuhan kebutuhan dasar tak memadai sama sekali sehingga hak-haknya sebagai manusia pun terabaikan.

Bentuk penanganan terhadap penderita sakit jiwa taak bias lepas dari diskursus dengan bahasa sebagai mediatornya. Dalam hal ini bahasa bukan sekedar alat untuk berkomunikasi, tapi sebagai simbol, kode, serta tanda untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Tindakan penanganan terhaadap penderita sakit jiwa dapat dianalogikan sebagai bahasa dalam konteks ini, baik “primitif” maupun modern. Tindakan penanganan tersebut memunyai kadar berbeda, dan relasi kekuasaan dalam hal ini memiliki peran kunci didalamnya. Intesitas keterlibatan kuasa memunyai pengaruh besar dalam pembentukan wacana (pengetahuan) dalam masyarakat luas.

Pemasungan terhadap penderita sakit jiwa merupakan bentuk yang terjadi dalam masyarakat dilakukan atas dasar “kesepakatan” sosial belaka, tak melibatkan unsur-unsur kekuasaan. Tentu saja, pengaruhnya terhadap pembentukan pengetahuan terhadap penderita kurang memiliki legitimasi kuat. Namun, kejadian serupa akan berbeda makna bila penguasa sebagai pelaku. Kondisi penampungan yang buruk, perlakuan kurang manusiawi, dan anggaran kesehatan jiwa minimalis akan memunyai legitimasi kuat. Kejadian di tempat milik negara atau institusi resmi tersebut  dapat melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru yang nantinya bisa melahirkan pembenaran perlakuan terhadap penderita sakit jiwa.

Keberadaan tempat penampungan penderita sakit jiwa milik negara atau swasta yang taak memadai dapat menurunkan justifikasi terhadap orang-orang “gila”. Tindakan tak manusiawi terhaddap mereka dapat terus terjadi, malah semakin meningkat  akibat wacana atau pengetahuan yang telah terbentuk tersebut. Padahal, dalam perspektif HAM, manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya memiliki derajat sama. Apakah itu mereka yang mengaku waras maupun kelompok dengan cap gila itu. Manusia harus diperlakukan sebagai manusia meski memunyai pandangan berbeda dalam memaknai realitas karena kemanusiaan adalah satu.

Memecah Kebuntuan

Situasi anomie terkait orang sakit jiwa ini memunyai korelasi kuat dengan keadaan masyarakat secara makro.  Perlakuan tak berkeadilan tersebut dapat jadi sarana untuk memberikan gambaran antara mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Gambaran hubungan asimetris yang secara langsung berpengaruh terhadap perlindungan  terhadap mereka yang lemah secara umum karena kekuasaan yang ada beroperasi  tanpa memerhitungkan aspek kemanusiaan. Melalui wacana, kemanusiaan dibentuk sedemikian rupa sehingga berlari meninggalkan substansi kemanusiaan itu sendiri.

Dalam konteks kesehatan jiwa ini, ke-liyan-an yang terbentuk didalamnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Logika biner yang menjadi dasar dari pembagian ini perlu ditinjau ulang keberadaannya. Menurut Foucault, penggunaan logika biner dalam hal ini akan menciptakan suatu situasi tunggal, hampanya wacana sosial alternatif (Beilharz, 2001). Kehampaan ini dapat menimbulkan situasi yang membenarkan kelanggengan hubungan antara mereka yang berkuasa dan yang dikuasai sehingga relasi asimetris terus terjadi, bahkan terakumulasi.

Hak asasi manusia dalam suatu pola relasi asimetris akan menuai ancaman dari pemegang kuasa wacana dominan. Terabaikannya hak-haak penderita sakit jiwa di penampungan dapat terus berlangsung karena mendapaatkan pembenaran sepihak. Aspek-aspek lainnya juga akaan mengalami nasib serupa. Semuanya akan mengalami nasib sebagai kelompok sub-altern yang tak bisa menyuarakan keinginannya. Terpasung dalam wacana dominan yang memberikan legitimasi terhadap situasi masyarakat. Karena itu, wacana pluralitas perlu mendapatkan prioritas untuk memecahkan metanarasi yang ada.

Dimuat di Majalah SUAR Komnas HAM

Edisi I Tahun 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s