Menunggu (Lagi) Langkah Tegas Pemerintah Kepada Lapindo

Posted: 30 Maret 2009 in Ekonomi-Politik

Penundaan pembayaran angsuran senilai 30 juta rupiah per bulan oleh PT Minarak Lapindo Jaya semakin membuktikan ketakseriusan mereka terhadap korban Lumpur. Angsuran sebesar 30 juta rupiah per bulan tersebut merupakan “kesepakatan” yang dilakukan pada Desember tahun lalu. Tentu hal ini sangat mengerikan karena banyak janji keluar, tapi miskin implementasi. Lapindo bersembunyi dibalik krisis global yang sekarang melanda dunia.

Pembayaran yang tak sesuai perjanjian bukanlah sekali dirasakan para korban semburan lumpur panas lapindo di Sidoarjo. Berkali-kali mereka harus menelan kekecewaan atas janji-janji tersebut. Namun, pemerintah hanya diam saja. Pemerintah seolah-olah menutup mata dengan keadaan ini. Perpres yang telah dibuat dan tak ditepati hanya didiamkan saja. Sungguh ironis nasib negeri ini yang katanya pemerintahannya berdaulat. Kenyataannya, tunduk pada pemilik modal.

Krisis global yang melanda dunia jadi alasan Lapindo untuk “berkilah” dari tanggung jawab. Pembayaran 80 persen yang seharusnya tuntas sesuai amanat Perpres No. 14/2007 lenyap begitu saja. Krisis global jadi senjata untuk mengulur-ulur pembayaran yang harus mereka lakukan kepada korban. Mekanisme pembayaran dengan cara diangsur pun diambil dengan memberikan dana 30 juta per bulan kepada korban Lumpur panas lapindo. Namun, banyak pihak yang meragukan “keseriusan” Lapindo untuk mengangsur itu. Tak ada jaminan penundaan itu tak akan terjadi lagi. terbukti, ternyata hal itu terjadi dan menimpa korban.

Ditilik ke belakang, memang cukup ironis dengan keadaan ini. Saat semburan Lumpur keluar pada Mei 2006, krisis global seperti sekarang belum terjadi. Bos Lapindo, Aburizal Bakrie, jadi orang terkaya nomor satu di Asia Tenggara setahun setelah semburan Lumpur itu. Namun, tanggung jawab untuk membayar ganti rugi disaat berjaya tak dilakukan secara tuntas. Tetap saja mengulang cerita lama, mengulur waktu. Kondisi anti-klimaks pun terjadi. Kekayaan Bakrie menurun drastis, dan hal ini dijadikan senjata untuk mengulur kembali pembayaran. Apalagi kalau bukan dengan tameng krisis global.

Pemerintahan Yudhoyono-Kalla pun tak berkutik dengan ulah Lapindo. Mereka malah terus berupaya “melindungi” Lapindo yang notabene kepunyaan politisi dari Partai Golkar ini. Pemerintah tak tegas dengan tingkah polah Lapindo, cenderung membiarkan keadaan meskipun korban dalam keadaan menderita sangat. Parlemen pun juga bertindak sama. Mereka menolak diajukannya hak interpelasi kepada pemerintah terkait kasus ini. Parlemen mewakili siapa? Parlemen hanya diam membisu, tak tegas terhadap pemerintah agar segera menyelesaikan masalah ini. Tak ada rekomendasi kepada pemerintah untuk menindak tegas Lapindo yang seringkali berkelit dalam gelap pentas politik di Senayan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s