Mekar yang Tak Kunjung Berkembang

Posted: 30 Maret 2009 in Politik

Aksi vandalisme demonstran di Sumatera Utara yang menewaskan Ketua DPRD Propinsi tersebut mengingatkanku pada hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional. Lembaga tersebut pada Februari tahun lalu merekomendasikan agar moratorium pemekaran daerah dilakukan. Moratorium itu perlu dilakukan untuk meminimalkan efek samping pemekaran daerah.

Melalui Ketua Lemhanas Muladi saat itu, lembaga ini dihadapan Komisi I DPR RI menyatakan agar pemekaran daerah dikaji ulang. Pengkajian tersebut perlu dilakukan dengan melakukan moratorium karena diduga diboncengi kepentingan elit politik tertentu. Selain itu, berpotensi menimbulakan disintegrasi karena diindikasikan hal itu dilakukan atas dasar persamaan SARA.

Elit politik, berdasar kajian Lemhanas saat itu, cenderung memanfaatkan ruang pemekaran ini. Terutama para advonturir kekuasaan. Mereka yang kalah dalam suatu proses politik cenderung “memprovokasi” pemekaran. Apalagi kalau bukan bertujuan agar dapat jadi penguasa di daerah baru tersebut. Kesejahteraan rakyat yang sebenarnya jadi tujuan pemekaran digadaikan dalam hal ini.

Dari sisi lain, tindakan penghentian sementara itu perlu dilakukan karena pemekaran daerah belum tentu berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa daerah malahan mengalami situasi kontradiktif dengan tujuan pembentukan daerah baru. Sungguh ironis keadaan seperti ini karena rakyat jualah yang jadi korban.

Dari sisi keuangan negara, pembentukan daerah baru tentu saja semakin memperberat APBN. Daerah-daerah baru tersebut tentunya membutuhkan alat kelengkapan untuk mendukung jalannya pemerintahan. Dana besar harus dikeluarkan negara untuk membetuk alat kelengkapan. Untuk gaji anggota DPRD, dan pegawai pemerintah daerah setempat. Padahal Pendapatan Asli Daerah minim. Tentu saja, dana alokasi umum jadi sumber utama karena pendapatan daerah tak memenuhi.

Konflik juga mewarnai seputar pemekaran daerah. Dalam hal ini, seringkali perebutan sebagai wilayah Ibukota sering terjadi. Masyarakat ingin agar daerahnya jadi ibukota daeran pemekaran baru. Masing-masing ingin jadi wilayah yang “dianakemaskan” itu. Inilah dari resiko miskinnya grand design pembentukan daerah baru.

Tak hanya itu saja, pembentukan daerah baru juga mengancam ekologi. Kasus Bintan di Kepulauan Riau jadi salah satu contoh. Alih fungsi yang menyeret dua orang pejabat negara ke meja hijau tersebut nerupakan salah satu bukti nyata tak ramahnya terhadap lingkungan. Bayangkan, ibukota baru kabupaten berada di tengah hutan lindung. Hutan yang harusnya jadi penyokong keseimbangan ekosistem. Selain itu, pemekaran daerah juga sering irasional. Menurut seorang pengamat (maaf lupa namanya), ada daerah hasil pemekaran yang 90 persen wilayahnya hutan lindung. Apa dasar pemekaran itu dilakukan? Sungguh sulit diterima di nalar kenyataan ini.

Saat ini, ada sekitar 500 kabupaten/kota di Indonesia. Melesat dengan tajam dibandingkan sebelum UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah digulirkan. Sebelumnya berjumlah sekitar 300 kabupaten/kota. Pemekaran yang sungguh luar biasa. Untuk propinsi, juga bertambah. Saat ini berjumlah 33 propinsi.

Pemerintah dalam hal ini pernah menyatakan menghentikan sementara pemekaran daerah. Dalam sebuah rapat kerja Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II DPR, pemerintah menolak menyetujui pembentukan sejumlah daerah baru. Pemerintah ingin mengevaluasi pemekaran daerah. Namun, selang beberapa lama ternyata Pemerintah dan DPR menyetujui pembentukan daerah baru dalam paripurna. (Maaf, penulis tak tahu,apakah pengesahan tersebut merupakan pemekaran yang pernah ditolak atau bukan)

Dari sisi legislatif. Produktivitas DPR membentuk UU ternyata bukan regulasi terkait aturan tertentu. Berdasar catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, mayoritas produktivitas tersebut karena pemekaran daerah. DPR juga ternyata gemar memekarkan daerah dengan bukti banyaknya UU yang mereka lahirkan. Namun, UU cukup urgen tak diperhatikan, misalnya UU Pengadilan Tipikor yang sampai sekarang terbengkalai padahal sudah 2 tahun lebih diingatkan untuk segera dibahas.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s