Korupsi dan Upeti

Posted: 30 Maret 2009 in Hukum

Penangkapan salah satu anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)menambah daftar panjang pelaku (yang diduga menerima) suap penyelenggara negara. Tindakan-tindakan represif penegak hukum seolah angin lalu meski banyak contoh terhampar dengan segala bentuk hukuman.

Penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan pada 2 Maret lalu jadi awalan tragi-komedi suap pejabat negara tahun 2008. Koordinator Tim Penyelidik BLBIKejaksaan Agung ini kepergok petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima uang senilai USD 6.600 dari Artalyta Suryani.

Dunia hukum di Indonesia kaget karenanya. Apalagi “sang” pelaku jadi bagian dari upaya penegakkan hukum. Hujatan, sinisme, dan kritik datang bertubi-tubi bak serangan fajar pada lembaga yang menaunginya, Kejaksaan.

Namun, episode suap terus berlangsung meski contoh nyata terhampar di depan mata. Sebulan sesudahnya (8 April), dua orang pejabat negara mengalami nasib serupa. Tertangkap tangan sedang bernegosiasi untuk melicinkan sesuatu.

Al Amin Nur Nasution (anggota Komisi IV DPR) dan Azirwan (Sekda Kab. Bintan) tersangkut kasus alih fungsi hutan lindung. Transaksi pemulusan alih fungsi tersebut (suap) jadi dakwaan terhadap mereka. Melancarkan “serangan” agar rekomendasi alih fungsi hutan lindung di Bintan dapat dengan mulus keluar.

Bergerak secara pararel, anggota Komisi IV lainnya, Sarjan Tahir dan Yusuf Emir Faishal, juga tersangkut kasus sama. Namun pada ruang berbeda, kasus Tanjung Api-Api.

Penangkapan demi penangkapan oleh KPK tak menyurutkan untuk mengulangi tindakan serupa. Lebih parah lagi, kasus-kasus tersebut bukanlah didasari tindakan “suka sama suka.” “Pemerasan” oleh oknum lembaga negara yang punya kuasa terpampang jelas dalam fakta-fakta persidangan. Upeti harus lancar agar seluruh proses dapat berjalan mulus dan sesuai target.

Melodrama penangkapan demi penangkapan pun jadi parade dunia penegakkan hukum di Indonesia. Kejadian ini membuat institusi yang menaungi para pelaku dapat anggapan miring masyarakat karenanya. Budaya berkuasa mendominasi arena korupsi, bak David vs Goliath. Meski telah ada “early warning” dari peristiwa sebelumnya, kejadian serupa masih saja berlangsung. Anggota Komisi V DPRBulyan Royan diciduk petugas KPK terkait dugaan korupsi pengadaan kapal patroli Departemen Perhubungan.

Sejumlah uang suap pun ditemukan oleh para petugas KPK. Baik pemberi maupun penerima uang itu akhirnya jadi pesakitan dan tinggal menunggu vonis saja. Sungguh ironis dan bebal meski kejadian serupa berulang kali.

Rentetan penangkapan itu ternyata tak buat jera para pejabat negara. Geger penangkapan kembali memenuhi pemberitaan media massa. Salah satu anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Muhammad Iqbal dicokok ketika diduga telah bertransaksi dengan seorang pengusaha.

Penangkapan tersebut semakin menegaskan suburnya suap kepada pejabat negara dengan tujuan memuluskan tujuan tertentu. Upaya memengaruhi kebijakan para decision maker tersebut memperlihatkan ketelanjangannya. Semakin kentara tanpa tabir sedikit pun.

Ditelusuri lebih jauh, budaya suap bukanlah hal baru dalam peradapan nusantara. Ketika zaman kerajaan, suap diimplementasikan dalam bentuk pemberian upeti. Tanda ketertundukkan kepada penguasa lebih tinggi. Berkembang jadi budaya paternalistik yang mengakar hingga saat ini.

Para penguasa kerajaan-kerajaan kecil seringkali membayar upeti agar terlihat penting dan dapat “penghargaan” di mata pejabat negara induk. Biaya besar untuk upeti senantiasa dibayarkan untuk meningkatkan “penghargaan” yang mereka terima (Vlekke, Bernard HM, 2008: 80-81).

Aspek historis ini dapat memberi gambaran awal korupsi dalam bentuk suap di Indonesia. Faktor struktur ternyata bukan jadi determinan berkembangnya suap. Kondisi kultural yang terbangun sejak dulu memberi andil cukup perilaku suap hingga saat ini.

Besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang jadi penyebabnya. Namun, kondisi demikian hadir sebagai wuju diskontinuitas sejarah dan mengakar untuk meraih suatu “penghargaan” meski dengan biaya besar.

Bentuk dari perilaku koruptif ini tentu saja berbeda cara dalam pengimplementasiannya. Namun, landasanya tetap sama, kekuasaan nan besar jadi pemicunya. Upeti sebagai bentuk pengakuan kekuasaan yang lebih tinggi didekonstruksi sedemikian rupa jadi pemanfaatan legitimasi. Legitimasi untuk mengeruk kekayaan dengan memanfaatkan kesempatan atau kewenangan karena jabatan yang melekat dalam dirinya.

September 2008

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s