Katakan, “Tidak”

Posted: 27 Maret 2009 in Politik

Mendengar janji-janji politik para bakal calon Presiden mendatang dalam kampanye kali ini layak dicermati sedemikian rupa. Janji-janji tersebut merupakan gambaran awal bilamana rakyat Indonesia memilihnya untuk duduk di tampuk kekuasaan. Pernyataan mereka merupakan gambaran dari cara kepemimpinan ke depan. Harus lebih waspada, teliti, dan cermat dalam menafsirkannya.

Kampanye yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla di Jawa Barat (26/3) cukup menarik untuk dicermati. Terutama persoalan yang berkaitan dengan metode pembangunan yang hendak digunakan dan nasib buruh ke depan. Pernyataan-pernyataan Jusuf Kalla yang saat ini juga jadi wakil presiden mengandung unsur arah keberpihakan kepemimpinannya andai saja terpilih sebagai Presiden VII RI.

Dalam kampanye tersebut, JK secara eksplisit menginginkan trilogi pembangunan ala pemerintahan Suharto direduplikasi. Pembangunan yang hendak dilakukan JK nantinya, bila terpilih, cenderung ke arah pertumbuhan ekonomi sentris. Hal ini terlihat bagaimana penekanan aspek stabilitas hankam sebagai prasyarat pembangunan. Stabilitas hankam jadi tolok ukur awal untuk “mengawali” pembangunan.

Dengan penekanan terhadap aspek pertumbuhan ekonomi, pembangunan menitikberatkan pada akumulasi kapital. Menggunakan trickle down effect sebagai rasionalisasi pemerataan. Tentu saja hal ini dapat dikatakan sebagai pengulangan “pembiaran” kemiskinan. Distribusi kekayaan sebagai core pemerataan sulit untuk terwujud, bahkan nihil bisa terjadi.

Penggunaan metode pertumbuhan ekonomi sebagi titik tolak pembangunan merupakan kebijakan sangat rapuh. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya hanya akan dapat dinikmati minoritas, sedangkan mayoritas harus berebut prosentase kecil. Piramida Parreto jadi analisis ini. Metode pertumbuhan ekonomi pada dasarnya hanya dinikmati 20% dengan “kue” dengan besaran 80%. Sedangkan mayoritas 80% harus berjibaku memperebutkan sisa “kue” yang ada. Sungguh ironi ditengah negeri yang memunyai tujuan negara untuk meciptakan masyarakat adil dan makmur.

Selain metode pembangunan yang hendak digunakan, kampanye JK tentang masalah perburuhan juga menggambarkan keberpihakannya. Keberpihakan borjuis yang bukan ditujukan untuk kesejahteraan buruh, tapi kepentingan kapital. Tidak mengarus-utamakan penghentian eksploitasi terhadap kepentingan buruh. Tetap menjadikan buruh sebagai minor dan mudah diombang-ambingkan masa depannya.

Sistem kerja kontrak dalam hal ini jadi pertanyaan seorang buruh atas kebijakan perburuhan di tanah air. JK dalam kampanye di Jabar tersebut tak berani berjanji untuk menghapus sistem kontrak yang nyata-nyata merugikan kepentingan buruh. Hanya berjanji akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat (meski nantinya tenaga mereka akan terus dieksplotasi). Hal ini semakin memperlihatkan borjuasi kebijakan bila nantinya terpilih.

Menggunakan dua sampel di atas, neo-liberalisme tak akan ditinggalkan bila PartaiGolkar dan/ JK berkuasa. Keberpihakan mereka terhadap neo-liberalisme tergambar nyata dari janji politik saat kampanye di Jabar itu. Rakyat akan tetap jadi korban dan penggunaan neo-liberalisme sebagai basis utama juga melenceng dari cita-cita pendirian negara ini.

Arena Hampa
Begitupula kampanye bakal calon presiden lainnya. Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Sukarnoputri “hanya” menyatakan agar pemimpin turun ke lapangan. Selain itu, juga “menghabisi” program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tahun lalu. Tak memberikan konsep mendasar bagaimana kesejahteraan rakyat itu hendak diarahkan, dan bagaimana caranya pula dibuat mendetail.

Perdebatan tentang BLT, bagi penulis, sesungguhnya bukanlah suatu hal substansial. Hal ini bukan bermaksud meremehkan masyarakat penerimanya. Konsep-konsep tentang pencipataan kesejahteraan rakyat bukan jadi arena perdebatan sesungguhnya. Sekedar saling “menjatuhkan” lainnya tanpa didasari argumen sistemik dan data memadai terhadap hal itu.

Fenomena seperti ini tentu saja bukanlah suatu pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Rakyat tetap saja dijadikan obyek politik, bukan didorong untuk emansipatif-partisipatoris. Megawati juga masih berkutat pada “serangan-serangannya”, bukan menawarkan konsep kepemimpinan atas Indonesia ke depan. Apakah berani mengatakan “tidak” kepada neo-liberalisme, atau lainnya.

Keadaan seperti ini memberikan cerminan, perubahan hanyalah slogan belaka. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan perubahan tinggal nama saja. Mereka tak ada yang mengkonkretkan bagaimana nantinya arah ke depan bangsa ini. Apakah, misal, akan menasionalisasi perusahaan tambang dan migas, usut tuntas BLBI, dan menitikberatkan pada pemerataan pembangunan. Negeri ini butuh pemimpin yang berani berkata “tidak” dengan penuh martabat terhadap apa pun yang akan mereduksi penciptaan kesejahteraan rakyat.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s